Bauntungbanua.id, Kalimantan Selatan – Kementerian ATR/BPN terus menggandeng pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk menjamin kepastian hukum atas aset daerah dan BUMD.

Wakil Menteri Ossy Dermawan menyampaikannya saat kunjungan Komisi II DPR RI ke Kalsel pada 2 September 2026, yang sekaligus menjadi momen penyerahan sertipikat tanah BMD dan BUMD di Gedung Idham Chalid.

Pada acara tersebut, sertipikat BMD diserahkan secara simbolis ke 13 kabupaten/kota se‑provinsi, sementara BUMD menerima sertipikat melalui PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan Perseroda dan PT Air Minum Intan Banjar Perseroda.

Ossy menjelaskan bahwa sertifikasi mencakup satu bidang milik Bank Kalsel seluas 1.498 m² dan satu bidang PT Air Minum seluas 11.172 m². Selain itu, terdapat dua bidang aset BUMD provinsi masing‑masing 11.396 m² dan 829 m², serta 829 bidang BUMD kabupaten/kota dengan total luas 998.343 m².

Menurutnya, kepastian hukum adalah bagian penting dari tata kelola aset yang baik, sehingga sinergi antara BPN dan pemerintah daerah harus terus diperdalam.

Ossy juga melaporkan pencapaian pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di Kalsel: 17.346 bidang atau sekitar 79 % target, serta pendaftaran non‑sistematis mencapai 91 %.

Kalsel menjadi provinsi pertama yang melakukan redistribusi tanah lewat hak berjangka di atas HPL, dengan 303 bidang di Hulu Sungai Selatan yang akan dievaluasi setelah 10 tahun penggunaan.

Sertifikasi tanah wakaf di provinsi ini telah mencapai 95 %, berkat dukungan gubernur, Forkopimda, dan kepala daerah.

Berdasarkan Perpres No. 62/2023, kepala daerah berperan strategis lewat Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) untuk menyelesaikan persoalan pertanahan secara menyeluruh.

Sejak 17 Agustus 2026, beberapa kantor pertanahan menjalankan pilot project layanan peralihan hak dengan target penyelesaian dalam 10 hari, sebagai upaya memberikan kepastian waktu dan hukum bagi masyarakat.

Ossy menutup dengan harapan agar dukungan provinsi dan masyarakat tetap kuat sehingga program pertanahan, termasuk sertifikasi aset pemerintah, dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.

administrator

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *