Bauntungbanua.id, Kalimantan Selatan – Posyandu di Kalimantan Selatan kini tidak hanya menjadi pusat layanan kesehatan, melainkan juga titik temu bagi berbagai kebutuhan dasar masyarakat melalui penerapan enam Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Pada Sabtu 12 September 2026, Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Kalsel, Hj. Fathul Jannah Muhidin, menyampaikan sosialisasi 6 SPM kepada para kader di Kabupaten Tabalong, yang berlangsung di Balai Rakyat H. Dandung Suchrowardi, Kompleks Pendopo Bersinar.
Menurutnya, 6 SPM merupakan langkah inovatif untuk memperluas jangkauan layanan Posyandu, mencakup bidang kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan, sosial, serta ketenteraman dan ketertiban umum.

“Dengan 6 SPM, Posyandu tidak lagi terbatas pada layanan kesehatan, melainkan turut berperan dalam pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, aspek sosial, dan keamanan umum,” ujar Hj. Fathul Jannah pada 14 September 2026.
Ia menekankan pentingnya pemahaman bersama antara pemerintah, kader, dan masyarakat, serta perlunya sosialisasi dan diskusi terus‑menerus agar program ini tidak hanya menjadi wacana, melainkan terasa manfaatnya di lapangan.
Acara tersebut juga diisi dengan penyerahan bantuan konkret: 50 buku untuk perpustakaan desa, paket makanan tambahan untuk kesehatan, kebutuhan pangan serta materi pembelajaran untuk anak usia dini.

Di bidang perumahan, Disperkim Kalsel memberikan bantuan rumah tidak layak huni (RTLH) dan mengajarkan penggunaan aplikasi Si‑Imah untuk pengajuan hunian layak.
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menyumbangkan bibit tanaman obat dan sayuran sebagai dukungan bagi Posyandu.
Sementara itu, Satpol PP dan Dinas Pemadam Kebakaran memberikan edukasi penanggulangan kebakaran serta menyerahkan 30 unit Alat Pemadam Api Ringan (APAR) berukuran 3 kilogram.

Rahmiyanti Janoezir Pamuntjak, Kepala Disperkim Kalsel, menegaskan peran strategis kader Posyandu dalam mengidentifikasi masalah hunian, karena mereka berinteraksi langsung dengan keluarga di lingkungan masing‑masing.
Ia menjelaskan bahwa rumah layak huni tidak hanya dilihat dari kondisi bangunan, tetapi juga harus memenuhi standar keselamatan, ruang yang cukup, akses air bersih, sanitasi, pencahayaan, dan ventilasi yang memadai.
Kader diharapkan menjadi jembatan informasi, membantu pemerintah mengumpulkan data rumah yang belum memenuhi standar, sehingga penanganan dapat dilakukan secara terarah.
Melalui aplikasi Si‑Imah, proses pengajuan perbaikan rumah dapat terdokumentasi dengan baik, mempercepat respons dari pihak terkait.
Maulana Fatahillah, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran, juga memberikan pelatihan penanganan kebakaran kepada para kader, memperkuat aspek keamanan di lingkungan masyarakat.
Dengan penerapan 6 SPM, Posyandu Kalsel diharapkan menjadi ujung tombak yang lebih dekat dengan kebutuhan dasar warga, bukan hanya sebagai fasilitas kesehatan, melainkan sebagai penghubung antara keluarga dan program pemerintah.


