Bauntungbanua.id, Kalimantan Selatan – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menanggapi masukan tujuh fraksi DPRD terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027.
Dalam rapat paripurna di Banjarmasin, 16 September 2026, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Ariadi Noor, menyampaikan apresiasi kepada semua fraksi dan menegaskan bahwa catatan mereka akan dipertimbangkan sebelum dibawa ke komisi dan Badan Anggaran.

Selisih antara pagu RPJMD/RKPD dan alokasi RAPBD 2027 mencerminkan keterbatasan kapasitas fiskal daerah. Pemerintah akan melakukan rekonsiliasi dan menentukan prioritas program bersama komisi serta Badan Anggaran.
Di sisi pendapatan, pemerintah berencana memperkuat diversifikasi PAD lewat perluasan basis pajak, digitalisasi penerimaan, serta integrasi data distribusi bahan bakar minyak untuk menutup potensi kebocoran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

Sementara itu, belanja modal terbesar dialokasikan untuk pembangunan jalan, jaringan irigasi, dan infrastruktur penanggulangan banjir. Masukan DPRD tentang penyediaan air bersih, sanitasi, serta peningkatan fasilitas seperti sekolah dan puskesmas juga akan dipertimbangkan.
Pemerintah menegaskan komitmen memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan serta bencana alam lewat koordinasi lintas instansi, termasuk BPBD dan Dinas Kehutanan.

Menurut data RAPBD 2027, belanja wajib pendidikan mencapai 21.02%, infrastruktur pelayanan publik 43.39%, dan belanja pegawai 29.11%, semua berada dalam batas yang ditetapkan peraturan. Anggaran dirancang berbasis kinerja sesuai PP No.12/2019, dengan target penurunan angka kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta penurunan stunting dan pengangguran.
Defisit RAPBD 2027 akan ditutup melalui pembiayaan neto, sehingga sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) direncanakan nihil. Pemerintah juga akan mengevaluasi penyebab SiLPA sebelumnya untuk meningkatkan efektivitas penyerapan anggaran sejak awal tahun.
Ariadi menutup dengan mengatakan keberhasilan anggaran akan diukur dari dampak nyata pada kualitas layanan publik dan penurunan kemiskinan, berharap masukan DPRD dapat menyempurnakan RAPBD 2027 demi pembangunan berkelanjutan di Kalimantan Selatan.


