Bauntungbanua.id, Martapura – MARTAPURA – Pada Selasa (16/9/2026), warga Desa Rantau Bakula, Kecamatan Sungai Pinang, menggelar aksi damai di depan Kantor Bupati Banjar untuk menyampaikan keluhan mereka secara langsung.
Dalam pertemuan itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar H. Yudi Andrea bersama Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan H. Ihwansyah serta Kapolres Banjar AKBP Bony Ariefianto menerima perwakilan Aliansi Masyarakat Rantau Bakula (AMRB). Warga menuntut penanganan yang lebih baik terkait dampak penambangan batu bara PT Merge Mining Industri (MMI), mencakup masalah lingkungan, penyediaan air bersih, layanan kesehatan, serta kompensasi bagi yang terdampak.

Pemerintah Kabupaten Banjar menyatakan telah mencatat semua aspirasi tersebut dan berjanji akan menindaklanjuti sesuai kewenangan daerah. Pemerintah juga berkomitmen melaksanakan rekomendasi KPAI serta menyediakan dokumen yang diminta Komnas HAM tepat waktu.

Untuk menuntaskan isu-isu tersebut, Pemkab berencana berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, DPRD, pihak PT MMI, dan masyarakat. Koordinasi ini penting mengingat sebagian besar wewenang di sektor pertambangan, termasuk perizinan dan pengawasan, berada di tingkat provinsi dan pusat.

Selanjutnya, akan dibentuk tim terpadu yang melibatkan perwakilan AMRB, dengan penunjukan penanggung jawab di masing‑masing bidang penanganan.
“Kami mendengar secara langsung apa yang disampaikan warga Rantau Bakula, dan Pemerintah Kabupaten Banjar berkomitmen menindaklanjuti setiap aspirasi sesuai kewenangan kami. Kami akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait agar penyelesaiannya adil bagi masyarakat,” kata Sekda Yudi Andrea.
Pemkab Banjar juga mengapresiasi aksi yang berlangsung tertib dan mengajak semua pihak menjaga situasi tetap kondusif selama proses penanganan.


