Bauntungbanua.id, Martapura – Pertemuan sosialisasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2026 digelar di Guest House Sultan Sulaiman, Martapura, pada Selasa, 22 September 2026. Acara ini dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar, H. Yudi Andrea.
Tujuannya adalah meningkatkan kompetensi para pelaku pengadaan dalam menanggapi perubahan regulasi dan langkah transformasi digital yang digerakkan oleh LKPP.

Salah satu topik utama adalah penerapan Katalog Elektronik Versi 6, khususnya mekanisme mini‑kompetisi yang dapat dipakai bila ada lebih dari satu penyedia yang memenuhi spesifikasi kebutuhan.
Menurut Yudi, mini‑kompetisi merupakan terobosan yang memberi kesempatan kepada semua vendor yang lolos persyaratan untuk menyampaikan penawaran terbaik, berbeda dengan e‑purchasing konvensional yang biasanya beralih ke satu penyedia.

Ia menilai mekanisme ini dapat mendorong proses pengadaan yang lebih transparan, kompetitif, dan akuntabel, serta memberi ruang bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memilih penawaran paling menguntungkan bagi kas daerah dan program pemerintah.
Selain aspek digital, Yudi menekankan pentingnya memahami peran dan kewenangan masing‑masing pelaku pengadaan sesuai dengan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 beserta perubahannya.

Ia menjelaskan bahwa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) fokus pada perumusan kebijakan dan pengendalian anggaran, PPK mengelola fase persiapan hingga pelaksanaan kontrak, sementara Pejabat Pengadaan bertanggung jawab pada proses pemilihan penyedia.
Yudi mengingatkan agar tidak terjadi tumpang tindih fungsi atau lempar‑lempar tanggung jawab antar‑posisi, demi tercapainya tata kelola pengadaan yang baik.
Reporter: Puad Rivan | Editor: Ronny Lattar | Uploader: Suhendra
Alamat: Jl. Pangeran Hidayatullah, Martapura, Kalimantan Selatan
Telepon: 0511‑4720362 | Email: rsb@banjarkab.go.id | Situs: rsb.banjarkab.go.id


