Bauntungbanua.id, Kalimantan Selatan – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalimantan Selatan mengadakan sosialisasi tata cara bantuan keuangan partai politik untuk anggaran 2026 di Banjarbaru pada Kamis, 24 September 2026.
Acara yang mengusung tema “Transparansi, Akuntabilitas, Efektivitas, dan Kepatuhan Terhadap Regulasi” dihadiri oleh tiga puluh pimpinan dan pengurus partai politik provinsi.

Harry Widhiyatmoko, Kasubbid Fasilitasi Kelembagaan, Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, menjelaskan bahwa tujuan utama pertemuan ini adalah meningkatkan pemahaman tentang regulasi serta prosedur penggunaan dana bantuan agar dikelola secara transparan dan akuntabel.

Selain itu, sosialisasi diharapkan dapat memperkuat kualitas administrasi keuangan internal partai, terutama dalam memastikan dana dipakai sesuai format dan ketentuan yang berlaku.

Acara ini berlandaskan beberapa peraturan, antara lain Undang‑Undang Nomor 2 Tahun 2008 yang telah diubah oleh Undang‑Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 yang mengubah PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, serta Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 yang telah diubah oleh Permendagri Nomor 78 Tahun 2020.
Materi disampaikan oleh narasumber dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Kalimantan Selatan serta dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin.
Dengan sosialisasi ini, Kesbangpol Kalsel berharap bantuan keuangan partai politik dapat dikelola secara tertib, transparan, akuntabel, efektif, dan selaras dengan peraturan yang ada.


