Bauntungbanua.id, Kalimantan Selatan – Media Center Provinsi Kalimantan Selatan – Pemerintah provinsi memperkuat pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan jasa konstruksi. Legalitas saja tidak cukup; perusahaan diminta menjalankan usaha secara tertib, mematuhi peraturan, serta memiliki kompetensi yang mendukung pembangunan daerah.
Upaya itu dipresentasikan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalsel dalam acara Bimbingan Teknis Tertib Usaha Jasa Konstruksi yang diselenggarakan bersama Balai Jasa Konstruksi Wilayah V Banjarmasin di aula kantor PUPR Kalsel, Banjarbaru, pada Senin 28 September 2026.

Kepala Dinas, M. Yasin Toyib, menegaskan peran strategis sektor konstruksi dalam pembangunan daerah. Ia menambahkan bahwa usaha harus dijalankan secara profesional, transparan, dan sesuai regulasi.
Menurut Yasin, pembinaan tidak hanya menyentuh urusan administratif, melainkan juga mencakup pemahaman izin usaha, pelaporan tahunan, pencatatan pengalaman, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

Pada sisi teknis, ditekankan manajemen keselamatan, sistem anti‑penyuapan, pencatatan peralatan, katalog pekerjaan, pengendalian kontrak, dan penggunaan aplikasi SIKOMPAK untuk memantau pelaksanaan proyek.
Seksi Pengawasan, Maknawarah, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari program Balai Jasa Konstruksi Wilayah V untuk membina sekitar 50 perusahaan yang berafiliasi dengan Dinas PUPR, GAPENSI, dan INKINDO di provinsi ini.

Bintek berlangsung dua hari, 28–29 September, dengan materi tentang pengadaan jasa konstruksi, e‑katalog, mini kompetisi, serta cara efektif menggunakan SIKOMPAK. Selain meningkatkan kompetensi, acara juga bertujuan memetakan kondisi sekitar dua ribu perusahaan jasa konstruksi yang terdaftar di Kalsel.
Maknawarah menambahkan bahwa pemetaan akan membantu mengidentifikasi perusahaan yang aktif dan yang tidak, sehingga pembinaan dapat disesuaikan—perusahaan aktif didorong meningkatkan kepatuhan, sedangkan yang tidak aktif dapat dipantau lebih lanjut.
Pemerintah provinsi menegaskan bahwa tertib usaha konstruksi adalah kunci menciptakan ekosistem yang profesional, akuntabel, aman, berkualitas, dan berkelanjutan, serta memperkuat sinergi antara pemerintah dan dunia usaha dalam mendukung kualitas pembangunan di Kalimantan Selatan.


