Bauntungbanua.id, Kalimantan Selatan – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan bahwa pola pengelolaan sampah lama tidak lagi dapat dipertahankan. Kapasitas Tempat Pemrosesan Akhir (TPAS) diperkirakan hanya cukup hingga tahun 2028, sehingga sistem harus diubah sejak hulu.

Penegasan tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas PUPR Kalsel, M. Yasin Toyib, melalui Kepala Bidang Cipta Karya, Ryan Tirta Nugraha, pada acara Sosialisasi dan Pembinaan Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026 yang digelar di Hotel Rattan Inn Banjarmasin, 30 September 2026.

Dengan tema “Penguatan Tata Kelola Persampahan Menuju Sistem Pengelolaan Sampah yang Terintegrasi dan Berkelanjutan”, Pemprov Kalsel menempatkan masalah sampah sebagai agenda pembangunan lintas sektor, mencakup infrastruktur, layanan publik, kesehatan, tata ruang, lingkungan, hingga pembiayaan daerah.

“Sampah bukan lagi sekadar masalah kebersihan. Ia menjadi isu infrastruktur, kesehatan masyarakat, tata ruang, dan kualitas hidup perkotaan serta permukiman,” kata Ryan.

Kalsel terdiri dari 13 kabupaten/kota dengan karakteristik beragam. Pertumbuhan penduduk, ekspansi permukiman, kegiatan perdagangan, industri, dan pariwisata terus menambah volume sampah yang harus ditangani.

Jika pola “kumpulkan, angkut, buang” tetap dipertahankan, kapasitas TPAS akan habis pada 2028. Pemerintah menekankan perubahan paradigma menjadi “kurangi, pilah, manfaatkan, olah, dan hanya residu yang dibawa ke TPAS”.

Selain itu, masih terdapat kendala administratif dan teknis pada beberapa TPA di tingkat kabupaten/kota. Oleh karena itu, perbaikan tidak hanya melibatkan pembangunan fisik, tetapi juga kepatuhan terhadap standar operasional, pengawasan, dan kepastian pembiayaan.

Pembangunan infrastruktur harus bersifat terintegrasi, menghubungkan sumber sampah, pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, pemanfaatan kembali, hingga penanganan residu. Aspek keselamatan, terutama pencegahan kebakaran, juga menjadi prioritas dalam desain dan revitalisasi fasilitas.

Pemerintah provinsi menekankan pentingnya sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota serta pusat. Semua pemangku kepentingan diharapkan membangun sistem persampahan berbasis data, berfokus pada pengurangan sampah dari sumber, didukung infrastruktur memadai, kelembagaan kuat, serta keberlanjutan lingkungan dan keuangan.

Targetnya jelas: sebelum kapasitas TPAS mencapai batas pada 2028, Kalsel harus beralih dari pola “buang” ke pola “kurangi dan olah”.

administrator

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *