Bauntungbanua.id, Kalimantan Selatan – Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, mengingatkan semua SKPD di lingkungan pemerintah provinsi agar lebih cermat saat menyusun anggaran, menekankan pentingnya menyesuaikan program dengan prioritas dan kemampuan realisasi.
Pernyataan itu disampaikan setelah beliau memimpin rapat koordinasi lintas SKPD di Ruang Rapat Aberani Sulaiman, Kamis 1 Oktober 2026.

Dalam pertemuan tersebut, fokus utama adalah evaluasi realisasi pendapatan dan belanja daerah. Muhidin melaporkan bahwa pendapatan telah terealisasi sebesar 72,91 persen, sementara belanja yang terserap mencapai 62,95 persen.
“Alhamdulillah, realisasi pendapatan hampir 73 persen dan belanja terserap hampir 63 persen,” ungkapnya, menambahkan bahwa angka tersebut menunjukkan perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Menatap anggaran tahun 2027, gubernur menekankan agar SKPD menitikberatkan program yang memang diperlukan dan siap dilaksanakan, serta memiliki peluang tinggi untuk terserap secara penuh.
“Prioritaskan yang bisa diserap dan dipertanggungjawabkan, karena anggaran harus selaras dengan kemampuan masing‑masing unit,” tegas Muhidin.

Ia juga mengingatkan bahwa anggaran yang tidak sesuai dengan kapasitas SKPD dapat berujung pada dana yang tidak terserap, meski ada faktor eksternal seperti bencana alam atau masalah pembebasan lahan yang berada di luar kontrol pemerintah.
Selain pembahasan anggaran, rapat menyentuh beberapa proyek strategis, termasuk Jalan Lingkar Tengah. Muhidin menjelaskan bahwa proses pembebasan lahan masih terhambat oleh kepemilikan aset PTPN dan memerlukan persetujuan dari BUMN serta pihak terkait.
Untuk mempercepat penyelesaian, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan akan berkoordinasi dengan tiga kementerian terkait guna memperoleh izin yang diperlukan, sehingga pembangunan Jalan Lingkar Tengah dapat segera dilanjutkan. (MC Kalsel/Fuz)


