Bauntungbanua.id, Kalimantan Selatan – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan lewat Satuan Tugas (Satgas) BBM dan LPG Bersubsidi memperkuat pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi, khususnya di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

Rapat kedua Satgas yang digelar di Banjarbaru pada Selasa, 6 Oktober 2026, menghasilkan sejumlah langkah konkret. Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Kalsel, Eddy Elimsyah Jaya, menilai rapat tersebut sangat produktif karena menghadirkan temuan intelijen, penindakan, dan rencana pengawasan.

Menurut Eddy, masalah utama yang harus diatasi adalah disparitas harga antara BBM bersubsidi (misalnya Pertalite dan Dexlite) dengan BBM nonsubsidi (Pertamax, Biosolar). Selisih harga yang signifikan dianggap memicu praktik penyalahgunaan di lapangan.

Polda Kalsel, Kejaksaan Tinggi Kalsel, serta unsur intelijen telah melakukan aksi penindakan terhadap dugaan penimbunan dan pelanggaran BBM. Hasil pemetaan menunjukkan adanya beberapa SPBU yang masuk dalam kategori merah, artinya memiliki tingkat kerawanan tinggi.

Satgas berencana melakukan sidak langsung ke SPBU‑SPBU merah melalui subsatgas intelijen, penindakan, dan pengawasan. Sidak ini diharapkan memberikan efek jera dan mendorong pengelola SPBU agar lebih tertib dalam distribusi BBM.

Dalam rapat juga diusulkan agar pemilik SPBU memiliki fakta integritas, sehingga mereka tidak terlibat dalam penyalahgunaan subsidi baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pengawasan yang lebih ketat diharapkan dapat mengurangi antrean panjang kendaraan di SPBU serta memperbaiki penataan area parkir, sehingga arus lalu lintas menjadi lebih lancar.

Eddy menegaskan bahwa pelanggaran akan dikenai sanksi sesuai peraturan, mulai dari teguran, pembinaan, hingga pencabutan izin usaha, sebagai upaya menegakkan disiplin di seluruh jaringan SPBU di Kalimantan Selatan.

administrator

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *