Bauntungbanua.id, Kalimantan Selatan – Komisi Informasi (KI) Provinsi Kalimantan Selatan bekerja sama dengan Universitas Borneo Lestari menggelar kampanye keterbukaan informasi publik yang menargetkan puluhan mahasiswa lintas jurusan. Acara yang berlangsung di Banjarbaru pada Rabu, 7 Oktober 2026, bertujuan memperkenalkan hak memperoleh informasi, prosedur permohonan, dan cara menyelesaikan sengketa informasi sesuai Undang‑Undang No. 14 Tahun 2008.

Ketua KI Kalsel, Ahmad Rijani, menegaskan bahwa ini merupakan kunjungan pertama KI ke lingkungan perguruan tinggi. Ia menambahkan bahwa pemahaman tentang UU KIP penting untuk menegakkan transparansi pemerintah dan memastikan masyarakat dapat mengakses data publik tanpa halangan.

Rijani menjelaskan bahwa permohonan informasi harus melalui prosedur resmi kepada badan publik terkait, yang wajib memberi respons sesuai regulasi. Jika permohonan ditolak, pemohon berhak atas alasan penolakan dan dapat mengajukan sengketa ke Komisi Informasi.

Menurutnya, hak ini sangat berguna bagi mahasiswa yang membutuhkan data untuk riset, tugas akhir, atau skripsi, baik melalui PPID Provinsi maupun Dinas Komunikasi dan Informatika.

Rektor Universitas Borneo Lestari, Neni Widaningsih, menyambut baik kampanye tersebut. Ia menilai keterbukaan informasi krusial untuk membangun tata kelola yang transparan, akuntabel, dan responsif di era digital yang penuh arus informasi cepat namun berisiko menyebarkan berita tidak akurat.

Widaningsih menekankan pentingnya peran pimpinan rektorat, fakultas, dan mahasiswa dalam menumbuhkan budaya keterbukaan di kampus, serta berharap sinergi antara perguruan tinggi, KI, dan pemerintah daerah terus berlanjut untuk memperkuat pemahaman hak publik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

administrator

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *