Bauntungbanua.id, Kalimantan Selatan – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kembali menegaskan pentingnya pengelolaan lahan basah yang produktif, tahan iklim, dan berkelanjutan. Pernyataan itu disampaikan oleh Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Adi Santoso, yang menyampaikan arahan Gubernur H. Muhidin dalam konferensi internasional yang diadakan oleh Universitas Lambung Mangkurat (ULM).
Adi mengapresiasi Fakultas Pertanian dan Fakultas Teknik ULM atas inisiatif menyelenggarakan acara tersebut di Banjarbaru, sekaligus menyambut hangat para pembicara dan peserta yang datang dari dalam negeri maupun luar negeri.

Konferensi itu mengangkat tema yang sangat relevan dengan kondisi Kalimantan Selatan yang sebagian besar wilayahnya berupa rawa dan lahan basah. Pengelolaan kawasan tersebut memengaruhi produksi pangan, tata kelola air, mitigasi banjir, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat setempat.
Salah satu contoh konkret adalah Sistem Polder Alabio di Hulu Sungai Utara seluas kira‑kira 6.000 hektare. Daerah ini menjadi tumpuan pertanian, perikanan, dan kegiatan ekonomi lainnya bagi penduduk sekitar.

Namun, Adi menyoroti beberapa kendala: pompa yang seharusnya mengalirkan kelebihan air ke Sungai Nagara tidak beroperasi optimal karena penyempitan kapasitas aliran sungai dan tingginya muka air Sungai Barito yang menahan aliran. Selain itu, keberadaan supan‑supan (pulau kecil) mengganggu aliran dan menghambat aktivitas pertanian.
Ia menegaskan bahwa solusi tidak dapat datang dari satu pihak saja. Dibutuhkan sinergi kebijakan, perbaikan infrastruktur, inovasi teknologi, serta peningkatan kapasitas masyarakat yang tinggal di daerah tersebut.

Pemprov Kalsel berkomitmen mengembangkan pertanian lahan basah yang tidak hanya produktif, tetapi juga adaptif terhadap perubahan iklim dan ramah lingkungan. Kebijakan akan dirumuskan berdasarkan data hidrologi dan hasil riset yang terverifikasi, agar rekomendasi konferensi dapat langsung diimplementasikan.
Harapannya, rekomendasi tersebut menjadi acuan bersama bagi Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kementerian Pekerjaan Umum, dan perguruan tinggi. Selain itu, Adi menyambut baik agenda pengabdian masyarakat internasional yang turun ke lapangan, memastikan ilmu dari konferensi sampai kepada petani dan nelayan yang membutuhkannya.


