Bauntungbanua.id, Kalimantan Selatan – Media Center Provinsi Kalimantan Selatan melaporkan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) akan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Banjar untuk menindaklanjuti kasus rumah roboh di Komplek Fadilah 1 Blok E, Jalan Tembikar Kanan, Desa Simpang Empat, Kecamatan Kertak Hanyar.

Koordinasi ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi penyebab kejadian sekaligus memastikan keselamatan penghuni perumahan tetap menjadi prioritas.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Provinsi Kalsel, Rahmiyanti Janoezir Pamuntjak, mengatakan pada Jumat, 9 Oktober 2026, bahwa Pemprov Kalsel akan memberikan masukan serta mendorong pemerintah kabupaten agar segera mengambil langkah penyelesaian sesuai kewenangannya.

Menurutnya, hingga saat ini Disperkim belum menerima laporan resmi dari Pemerintah Kabupaten Banjar; informasi awal tentang rumah roboh baru diketahui lewat media sosial.

Meski belum ada laporan resmi, Disperkim Kalsel siap berkoordinasi dengan Disperkim Kabupaten Banjar, mengidentifikasi permasalahan, dan membentuk tim investigasi teknis gabungan yang melibatkan Dinas Pekerjaan Umum serta ahli konstruksi.

Tim tersebut akan memeriksa apakah keruntuhan disebabkan oleh kualitas konstruksi, kondisi tanah, atau faktor teknis lain, sehingga hasil pemeriksaan dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menentukan langkah penanganan dan pertanggungjawaban.

Jika temuan menunjukkan adanya pelanggaran atau masalah konstruksi, pemerintah kabupaten diharapkan mengambil tindakan tegas—misalnya menghentikan sementara perizinan pembangunan, mewajibkan pengembang melakukan perbaikan atau pembangunan ulang sesuai standar, dan menyerahkan hasil investigasi ke kepolisian bila ada indikasi pelanggaran hukum.

Pemerintah daerah juga berencana melakukan inspeksi mendadak terhadap perumahan bersubsidi lain di kawasan dengan kondisi tanah serupa, guna mengantisipasi potensi kerusakan dan mencegah kejadian serupa terulang.

Disperkim Kalsel menekankan bahwa penanganan yang cepat, berbasis hasil investigasi, dan melibatkan pihak teknis diharapkan dapat memberikan kepastian bagi masyarakat serta memastikan tanggung jawab pengembang dan perlindungan bagi penghuni perumahan bersubsidi.

administrator

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *