Bauntungbanua.id, Kalimantan Selatan – Media Center Provinsi Kalimantan Selatan melaporkan bahwa Pemerintah Provinsi Kalsel memperkuat perlindungan warga dari penipuan keuangan dengan membentuk layanan Helpdesk Indonesia Anti-Scam Center (IASC) di tingkat kecamatan. Program Banua Waspada Scam diluncurkan sekaligus memulai pelatihan petugas helpdesk oleh OJK Kalsel pada Selasa, 13 Oktober 2026, di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin.
Gubernur H. Muhidin, melalui Asisten Administrasi Umum Dinansyah, menyambut baik inisiatif ini. Ia menilai langkah tersebut strategis untuk memperluas akses pelaporan dan memberi perlindungan nyata bagi masyarakat yang semakin terpapar kejahatan scam.
Data OJK Kalsel mencatat 3.314 laporan penipuan dengan total kerugian Rp111,17 miliar yang tersebar di 13 kabupaten/kota di provinsi ini.

Dinansyah menekankan pentingnya perlindungan keuangan, terutama saat daerah masih menghadapi bencana kebakaran hutan dan lahan. ‘Masyarakat tidak boleh menambah beban karena kehilangan tabungan atau modal usaha akibat penipuan,’ ujarnya.
Banyak korban kehilangan tabungan keluarga, hasil kerja keras, bahkan modal usaha. Oleh karena itu, pencegahan penipuan dan kemudahan pengaduan harus menjadi bagian integral layanan publik.
Sebagai dasar pelaksanaan, Pemprov Kalsel mengeluarkan Surat Edaran Gubernur No. 500.2.4.3/01705/EKO/2026 tanggal 26 Agustus 2026, yang menjadi acuan bagi kabupaten/kota dalam membentuk Helpdesk IASC di kecamatan.

Menurut Dinansyah, helpdesk di kecamatan akan mendekatkan layanan kepada warga sehingga korban scam dapat segera mendapat pendampingan dan petunjuk langkah selanjutnya tanpa harus mencari kantor yang jauh.
Ia meminta para bupati, wali kota, camat, dan petugas untuk segera menunjuk staf, mengikuti pelatihan, dan memanfaatkan fasilitas yang sudah ada tanpa harus membuat struktur baru.
Dinansyah mengingatkan petugas kecamatan untuk menjadi garda terdepan: memberi informasi, membantu menyiapkan bukti, mengarahkan laporan ke kanal resmi IASC, dan menyarankan korban menghubungi bank secepatnya.

Gubernur juga menginstruksikan Dinas Komunikasi dan Informatika serta perangkat daerah lainnya untuk menggencarkan edukasi lewat videotron, media sosial, radio, dan kanal resmi pemerintah.
Bank Kalsel diminta mempercepat respons, memperkuat penerapan KYC, dan memanfaatkan jaringan kantor sebagai sarana edukasi masyarakat.
Program ini akan dipantau bersama OJK dan Satgas PASTI, dengan rencana memperluas layanan hingga tingkat desa dan kelurahan.
Pada akhir sambutan, Dinansyah menegaskan bahwa petugas kecamatan adalah titik pertama yang ditemui warga korban, menutup dengan pesan ‘Waspada sekarang, aman selamanya’.
Kepala OJK Kalsel, Agus Maiyo, menambah bahwa masyarakat dapat datang ke helpdesk tidak hanya bila menjadi korban, tapi juga untuk menanyakan modus-modus penipuan yang sedang beredar. Ia menekankan pentingnya melaporkan segera karena ‘golden time’ sangat krusial.
Langkah awal yang dilakukan helpdesk adalah mendampingi korban melaporkan, lalu berupaya memblokir rekening terkait agar dana tidak terus berpindah sebelum proses hukum berjalan.


