Bauntungbanua.id, Kalimantan Selatan – Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin menegaskan pentingnya konsolidasi delapan BPR milik pemerintah daerah untuk memperkuat permodalan, meningkatkan tata kelola, dan memperluas layanan kepada masyarakat tanpa mengurangi hak masing-masing daerah.

Ia menjelaskan konsolidasi ini merupakan langkah strategis mendukung usaha mikro‑kecil dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, sekaligus memenuhi ketentuan POJK No.7/2024 yang mengharuskan BPR dengan pemegang saham pengendali sama di satu pulau untuk bergabung.

Menurut peraturan, batas waktu pelaksanaan tiga tahun sejak POJK berlaku, sehingga proses harus selesai paling lambat 30 April 2027. Muhidin menekankan bahwa tenggat ini menjadi peluang untuk membangun BPR yang lebih kuat, profesional, dan layanan optimal.

Gubernur mengapresiasi dukungan OJK Provinsi, Bank Kalsel, para bupati sebagai pemegang saham, serta tim konsolidasi, direksi, dan komisaris BPR yang telah berkolaborasi. Kesepakatan delapan BPR untuk melaksanakan konsolidasi menjadi modal penting dalam menyatukan tujuan.

Ia juga mengakui kekhawatiran daerah terkait kepengurusan, pembagian dividen, dan kelanjutan program kredit unggulan. Muhidin menjamin penataan pengurus dan pembagian dividen akan disusun berdasarkan simulasi yang adil, serta program kredit tanpa bunga tetap berjalan.

Proses konsolidasi akan dilaksanakan secara bertahap: kajian, penyusunan rancangan, pembahasan dalam RUPS, hingga pembuatan peraturan daerah bersama DPRD. Pemerintah provinsi, OJK, dan Bank Kalsel akan mengawal agar tahapan berjalan tertib, transparan, dan sesuai target.

Harapannya, hasil konsolidasi nanti akan menghasilkan BPR yang lebih sehat, kompetitif, dan memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat serta pembangunan ekonomi Kalimantan Selatan.

administrator

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *