Bauntungbanua.id, Kalimantan Selatan – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyiapkan langkah konkret dalam 90 hari untuk memperbaiki distribusi BBM bersubsidi, dengan menekankan keterbukaan data hingga tingkat SPBU, audit digital, penguatan pengawasan, dan pemberian sanksi bagi pelanggar.
Komitmen tersebut disampaikan Gubernur H. Muhidin melalui Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Ariadi Noor, pada rapat paripurna DPRD Kalsel tanggal 14 Oktober 2026 di Banjarmasin, saat Panitia Khusus Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi memaparkan hasil kerjanya.

Gubernur memuji kerja lapangan panitia yang mengunjungi SPBU, mendengarkan keluhan sopir angkutan umum dan masyarakat lain, serta menegaskan temuan tersebut akan menjadi dasar perbaikan tata kelola penyaluran BBM bersubsidi.

Temuan lapangan meliputi penggunaan barcode siluman, penyelundupan berulang dengan tangki modifikasi, premanisme di sekitar SPBU, pungutan liar kepada sopir, serta pengalihan solar bersubsidi ke sektor yang tidak berhak seperti perkebunan, pertambangan, dan kehutanan, yang merugikan nelayan, petani, sopir, dan usaha kecil.

Untuk menanggulanginya, Pemprov Kalsel mengeluarkan Keputusan Gubernur No. 100.3.3.1/0593/KUM/2026 yang membentuk Satuan Tugas Pengawasan, Penyediaan, dan Pendistribusian BBM serta LPG 3 kg bersubsidi. Satuan tugas ini bekerja melalui empat sub‑satgas: intelijen, penindakan, pengawasan terbuka, serta media dan informasi, dengan dukungan kepolisian, kejaksaan, TNI, BINDA, bea cukai, Pertamina, serta pemerintah kabupaten/kota.
Surat Edaran Gubernur No. 541/02022/EKO juga mengatur pembatasan pengisian solar bersubsidi berdasarkan jenis kendaraan dan melarang pemakaian bagi kendaraan dinas serta kendaraan yang beroperasi di sektor perkebunan, pertambangan, dan kehutanan.
Penegakan hukum sudah berjalan: Polda Kalsel menindak beberapa perkara pidana terkait BBM dan LPG bersubsidi, Kejaksaan Tinggi mengaudit SPBU rawan serta mendorong pakta integritas, dan Pertamina Patra Niaga menghentikan sementara pasokan serta mengirimkan surat peringatan kepada SPBU yang melanggar.
Gubernur menegaskan tidak ada toleransi bagi premanisme, penyelundupan ilegal, atau barcode siluman. Ia menilai kelangkaan BBM tidak semata soal kuota, melainkan juga kebocoran dalam distribusi. Oleh karena itu, pemerintah akan mengevaluasi formula kuota, menerapkan satu data BBM bersubsidi, audit digital, penyelarasan sanksi daerah dengan sanksi Pertamina, pembentukan satuan tugas hingga tingkat kabupaten/kota, serta menyiapkan papan pantau bersama untuk transparansi hasil audit.


