Bauntungbanua.id, Kalimantan Selatan – Pada Jumat, 16 Oktober 2026, Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin secara resmi mengukuhkan 23 orang anggota Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) KORPRI Provinsi Kalsel di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin, dengan Asisten Bidang Administrasi Umum Dinansyah mewakili gubernur.
Pengukuhan ini dimaksudkan memperkuat jaringan perlindungan hukum bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi, sehingga mereka memiliki jalur yang jelas untuk mendapatkan bantuan hukum saat menjalankan tugas.

Gubernur Muhidin, melalui Dinansyah, menekankan bahwa LKBH KORPRI menjadi tempat bertanya dan mendapatkan pendampingan bagi ASN yang menghadapi persoalan hukum yang belum mereka pahami sepenuhnya.
Ia menekankan pentingnya layanan yang mudah diakses, dengan prosedur yang transparan sehingga setiap ASN tahu cara mengajukan permohonan, dokumen apa yang diperlukan, dan tahapan penanganannya.

Dinansyah juga mengimbau ASN untuk tidak menunda konsultasi ketika muncul keraguan, serta menyerukan koordinasi yang lebih kuat dengan Biro Hukum dan Inspektorat agar penanganan kasus tetap berada dalam kewenangan masing‑masing.
Selain itu, ia mengingatkan seluruh pegawai pemerintah untuk bekerja secara tertib, mematuhi prosedur, menjaga dokumentasi, dan memastikan setiap keputusan dapat dipertanggungjawabkan, sambil berharap LKBH membantu mereka bekerja lebih tenang.

Oni Bibin Bintoro, anggota Dewan Ahli LKBH Nasional, menjelaskan bahwa keberadaan LKBH KORPRI berlandaskan Undang‑Undang No. 20 Tahun 2023 tentang ASN, Undang‑Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, serta Surat Edaran KORPRI Nasional No. 1 Tahun 2023.
Ia menambahkan bahwa kompleksitas tugas pemerintahan membuat ASN berpotensi menghadapi masalah administratif, perdata, maupun pidana, sehingga LKBH tidak hanya berperan sebagai pembela di pengadilan tetapi juga sebagai konsultan, pemberi kepastian hukum, dan pembina etika.
LKBH Kalsel fokus pada empat bidang utama: pendampingan hukum, konsultasi hukum, mediasi serta penyelesaian sengketa, dan literasi, edukasi, serta pencegahan hukum melalui sosialisasi dan pelatihan reguler.
Oni menutup dengan pesan kepada pengurus baru agar selalu menjaga integritas dan netralitas, memperkuat upaya pencegahan lewat edukasi hukum di tiap perangkat daerah, serta meningkatkan kolaborasi dengan lembaga penegak hukum dan organisasi terkait.


