Bauntungbanua.id, Kalimantan Selatan – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat sinergi lintas sektor dalam upaya pencegahan, penanganan, dan pemulihan kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk kejahatan siber serta gangguan perilaku seksual di lingkungan pendidikan.
Rapat Forum Bersama yang membahas topik tersebut diselenggarakan pada Jumat, 16 Oktober 2026, di Ruang Soejono Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana, Husnul Hatimah, menekankan pentingnya koordinasi antar lembaga untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman.

Rencana tindak lanjut meliputi kunjungan dan sosialisasi ke 14 sekolah, pondok pesantren, dan perguruan tinggi yang tersebar di Banjarmasin (5), Banjarbaru (4), Kabupaten Banjar (3), dan Kabupaten Barito Kuala (2). Kegiatan ini akan melibatkan mahasiswa, dosen, tenaga pendidik, serta warga sekolah dan kampus.

Selain itu, rapat memutuskan penyusunan dua buku—profil satuan tugas dan kumpulan tulisan tentang standar serta prosedur pencegahan, penanganan, dan pemulihan kekerasan. Penulisan ditargetkan selesai akhir November 2026, pencetakan awal Desember, dan distribusi pada 2027.

Pengembangan aplikasi juga menjadi agenda penting. Aplikasi akan menjadi sarana penyampaian informasi, pendataan, dan pengaduan yang terhubung dengan satuan tugas di perguruan tinggi, satuan pendidikan, pondok pesantren, UPTD PPA, dan Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan. Sebelum diluncurkan, aplikasi akan menjalani penetration testing untuk memastikan keamanan data pribadi.
Koordinasi lanjutan dengan Satgas PPKPT, UPTD PPA, kepolisian, dan instansi terkait akan memastikan kesiapan kanal pengaduan serta perlindungan identitas pelapor. Dengan langkah‑langkah ini, pemerintah berharap lingkungan pendidikan di Kalsel menjadi lebih aman, kesadaran masyarakat meningkat, dan akses layanan bagi korban lebih efektif.


