Bauntungbanua.id, Kalimantan Selatan – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Kalimantan Selatan membuka rangkaian Uji Kompetensi ASN pada Selasa, 20 Oktober 2026 di Aula Kampus I BPSDMD, Banjarbaru. Acara ini menandai upaya pemerintah provinsi memperkuat kualitas aparatur dalam pengelolaan keuangan daerah dan fungsi pengawasan.

Gubernur H. Muhidin, yang hadir melalui Sekretaris Daerah Muhammad Syarifuddin, menegaskan bahwa uji kompetensi menjadi instrumen penting untuk memastikan setiap ASN memiliki kemampuan sesuai standar yang ditetapkan, terutama dalam hal akuntabilitas anggaran dan pelaksanaan tugas pemerintahan.

Syarifuddin menambahkan bahwa pengelolaan anggaran harus dilaksanakan dengan ketelitian dan transparansi, sementara pejabat pengawas dituntut memastikan prosedur berjalan tepat waktu dan hasil kerja dapat dipertanggungjawabkan.

Ia juga mengingatkan peserta agar selalu memverifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen sebelum pembayaran diproses, serta tidak membiarkan kesalahan berulang menjadi kebiasaan. Pengawas diminta memastikan pembagian tugas dan batas waktu jelas bagi pelaksana.

Kepala UPTD Sertifikasi Kompetensi SDM BPSDMD, Muhammad Berty Nakir, menjelaskan bahwa hasil uji kompetensi akan dijadikan peta profil kompetensi ASN yang diperbarui secara berkala. Data ini akan menjadi dasar bagi kuadran talenta, serta bahan pertimbangan dalam promosi, mutasi, dan penempatan jabatan.

Jadwal uji kompetensi dibagi menjadi tiga tahap: pra‑uji pada 20 Oktober 2026, Uji Kompetensi Pengelolaan Keuangan Daerah Angkatan I‑III pada 3–4 November 2026, serta Angkatan IV‑V dan Uji Kompetensi Pemerintahan Jabatan Pengawas Angkatan I pada 11–12 November 2026.

Penilaian untuk pengelolaan keuangan menggunakan wawancara, uji kasus, dan Computer Assisted Test (CAT). Sementara uji kompetensi jabatan pengawas menilai melalui wawancara, portofolio statis, portofolio dinamis, dan CAT.

Acara ini melibatkan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, termasuk Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah dan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah. Asesor berasal dari Lembaga Sertifikasi Pemerintah Dalam Negeri (LSP PDN) tingkat pusat dan provinsi.

Secara keseluruhan, 185 ASN berpartisipasi: 150 mengikuti uji kompetensi Pengelolaan Keuangan Daerah (bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, bendahara BLUD, UOBK, dan pejabat penatausahaan keuangan), dan 35 lainnya mengikuti uji kompetensi Jabatan Pengawas.

Melalui serangkaian tes ini, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berupaya memastikan pengembangan kapasitas ASN berjalan terarah, berlandaskan standar kompetensi, serta mendukung tata kelola keuangan dan pemerintahan yang lebih akuntabel dan transparan.

administrator

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *