Bauntungbanua.id, Kalimantan Selatan – Banjarbaru, 20 Oktober 2026 – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar sesi pendampingan penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) bagi perangkat daerah. Acara ini bertujuan menyamakan pemahaman tentang cara menyiapkan daftar informasi yang harus dibuka untuk publik, sesuai UU Keterbukaan Informasi Publik No 14/2008.
Kepala Seksi Layanan Informasi Publik, M. Ayub Khan, menjelaskan bahwa proses DIP dimulai dari usulan informasi oleh masing‑masing unit, dilanjutkan dengan kompilasi dan analisis oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). “Kami ingin semua badan publik paham apa yang wajib disediakan dan diumumkan di website mereka,” ujar Ayub.

Pemprov Kalsel baru‑baru ini mendapat penghargaan dari Komisi Informasi Pusat dengan nilai 94,91, menandakan statusnya sebagai pemerintah daerah informatif. Penghargaan ini menjadi motivasi untuk terus memperbaiki tata kelola informasi, meski masih ada beberapa PPID yang belum optimal.

Untuk mengatasi hal itu, Diskominfo bekerja sama dengan Komisi Informasi (KI) Kalsel. Ketua KI, AH Rijani, mengingatkan badan publik agar menanggapi permohonan informasi sesuai aturan, memberikan data yang terbuka secara langsung, dan menyertakan alasan jelas bila ada informasi yang dikecualikan.

Dengan bimbingan ini, diharapkan perangkat daerah dapat mengelola DIP secara lebih tertib, sehingga masyarakat mendapatkan akses yang mudah dan transparan, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.


