Bauntungbanua.id, Kalimantan Selatan – Provinsi Kalimantan Selatan kembali menegaskan komitmen melawan korupsi dengan menggelar rangkaian sertifikasi dan pemberdayaan bagi Penyuluh Antikorupsi (PAKSI) serta Ahli Pembangun Integritas (API) pada 26 Oktober 2026.
Kegiatan yang diprakarsai Inspektorat Provinsi ini berlangsung di ruang Aberani Sulaiman, Sekretariat Daerah, dan menjadi persiapan tiga hari pelatihan serta ujian kompetensi yang dijadwalkan mulai Selasa hingga Kamis di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Kalsel.

Menurut Sekretaris Daerah, Muhammad Syarifuddin, agenda ini bertujuan memperkuat standar sertifikasi, menambah kapasitas penyuluh, serta menumbuhkan sinergi antar lembaga dalam pencegahan korupsi.
Ia menekankan pentingnya memanfaatkan keahlian penyuluh untuk edukasi publik, menyusun tindak lanjut, dan memperluas kerja sama antar pihak.

Sugiharto Abdurrahman, kepala Satgas Sertifikasi KPK yang akrab dipanggil “Eyang Sugi”, hadir mewakili KPK. Ia menjelaskan kunjungan tim KPK merupakan tindak lanjut permohonan Pemprov Kalsel untuk pelatihan, bimbingan teknis, dan pelaksanaan sertifikasi.
Eyang Sugi menambahkan, Kalimantan Selatan memiliki peluang menjadi provinsi pertama di Kalimantan yang mengelola Tempat Uji Kompetensi (TUK) mandiri untuk penyuluh antikorupsi, asalkan kolaborasi antara pemerintah, Inspektorat, BPSDMD, dan penyuluh terus diperkuat.

Faried Fakhmansyah, kepala BPSDMD Kalsel, menyatakan kesiapan lembaganya untuk menjadi lokasi uji kompetensi. Ia mencatat BPSDMD sudah beberapa kali menjadi TUK sementara dan siap mendukung sertifikasi selanjutnya sebagai bagian dari upaya peningkatan kompetensi ASN yang berintegritas.
Dari 50 calon peserta, 47 orang berhasil memenuhi persyaratan dokumen dan dinyatakan layak mengikuti sertifikasi. Acara juga dihadiri Inspektur Provinsi Kalimantan Selatan, Akhmad Fydayeen, serta perwakilan penyuluh antikorupsi setempat.
Melalui langkah ini, Pemprov Kalsel berharap peran PAKSI‑API semakin efektif dalam menyebarkan nilai integritas, meningkatkan kesadaran antikorupsi, dan memperkuat pencegahan korupsi baik di pemerintahan maupun masyarakat.


