Bauntungbanua.id, Kalimantan Selatan – Media Center Provinsi Kalimantan Selatan – Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat keterbukaan informasi publik dengan mengoptimalkan peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta kehumasan.
Langkah ini ditujukan agar program pemerintah, perkembangan sektor pertanian, serta data harga dan ketersediaan pangan dapat diakses masyarakat secara lebih jelas dan informatif.
Pembahasan penguatan tersebut berlangsung dalam Rapat Koordinasi PPID dan Kehumasan tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Komunikasi Pemerintahan yang diadakan di Banjarbaru pada Selasa, 27 Oktober 2026.

Kepala DPKP Kalsel, Syamsir Rahman, melalui Sekretaris Dinas, Saptono, menekankan pentingnya komunikasi publik yang luas, jelas, dan terkoordinasi agar semua program dan kegiatan dinas dapat tersampaikan kepada masyarakat.
Ia menambahkan, seluruh bidang di lingkungan dinas hingga unit pelaksana teknis daerah (UPTD) harus berkolaborasi dalam penyampaian informasi, sehingga tidak hanya tercatat secara internal tetapi juga diketahui publik.
Saptono menegaskan bahwa berbagai kanal komunikasi – website resmi, Instagram, dan media sosial lainnya – akan terus didorong untuk menjadi sarana penyampaian informasi yang efektif, baik internal maupun eksternal.

Salah satu fokus utama adalah mengaktifkan kembali website resmi yang belakangan ini belum optimal. Evaluasi pengelolaan situs akan dilakukan agar konten lebih konsisten, relevan, dan menjawab kebutuhan warga.
“Kami mengakui website belum terlalu aktif akhir-akhir ini. Karena itu, kami akan mengaktifkannya kembali, termasuk menambahkan fitur PPID agar penyampaian informasi program dan kegiatan dinas lebih optimal,” kata Saptono.
Ke depan, situs DPKP Kalsel tidak hanya menjadi media publikasi kegiatan, tetapi juga sumber informasi praktis bagi masyarakat, termasuk harga komoditas pangan, ketersediaan bahan makanan, dan perkembangan sektor pertanian serta ketahanan pangan.

Pengembangan konten akan dilakukan secara bertahap dengan pemantauan dan evaluasi rutin, sehingga informasi yang paling dibutuhkan publik menjadi prioritas.
Rapat juga menugaskan petugas di masing‑masing bidang dan UPTD untuk mendukung tugas kehumasan. “Penguatan kapasitas dilakukan lewat berbagi pengetahuan dan pengalaman, termasuk narasumber internal yang telah mengikuti pelatihan PPID dan kehumasan,” ujar Saptono.
Dengan penguatan PPID dan kehumasan ini, DPKP Kalsel berharap komunikasi pemerintahan menjadi lebih terbuka, terintegrasi, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, serta meningkatkan akses publik terhadap informasi pembangunan pertanian dan ketahanan pangan di provinsi ini.


