Bauntungbanua.id, Kalimantan Selatan – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menambah barisan penyuluh antikorupsi setelah menyelesaikan Pelatihan Sertifikasi Penyuluh Antikorupsi Jalur Pengalaman dan Pemberdayaan (PAKSI-API). Dari 47 peserta, 46 orang dinyatakan lulus dan siap berperan di masyarakat.
Acara penutupan yang digelar di Aula Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kalsel, Banjarbaru, pada Kamis 29 Oktober 2026 dipimpin oleh Kepala Satuan Tugas Sertifikasi dan Pemberdayaan KPK RI, Sugiarto. Ia dibantu oleh Kepala BPSDM Kalsel, Faried Fakhmansyah, yang mewakili Gubernur H. Muhidin, serta Sekretaris Inspektorat Kalsel.

Sugiarto menekankan bahwa penyuluh bukan sekadar pengajar, melainkan agen perubahan yang menanamkan nilai integritas lewat contoh nyata. “Pencegahan korupsi harus dimulai dari diri sendiri, lalu mengajak orang lain untuk menghindari perilaku koruptif,” ujarnya.

Faried menambahkan bahwa lulusan diharapkan memperluas edukasi antikorupsi di seluruh wilayah provinsi. Pemerintah Kalsel menargetkan total 500 penyuluh, yang berasal dari pejabat provinsi, kabupaten, dan kota, untuk menggerakkan kampanye integritas secara berkelanjutan.

Untuk mencapai target itu, diperlukan perencanaan matang dan pendanaan yang terus mendukung. Sinergi antara Pemprov Kalsel, pemerintah daerah, dan KPK diharapkan tetap kuat agar sertifikasi dan pembinaan penyuluh dapat berjalan lama, menjadikan mereka mitra strategis dalam membangun budaya antikorupsi yang bersih, transparan, dan akuntabel.


