Bauntungbanua.id, Kalimantan Selatan – Dinas Pariwisata Kalimantan Selatan (Dispar) terus menguatkan peran Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) sebagai garda depan pengembangan pariwisata berbasis masyarakat, dengan tujuan menjadikan pengelolaan destinasi lebih profesional, berkelanjutan, dan memberi manfaat ekonomi bagi warga sekitar.
Kepala Dispar Kalsel, Iwan Fitriady, menyampaikan komitmen tersebut saat acara Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kalsel 2026 yang digelar di sebuah hotel di Banjarbaru, Kamis 5 November 2026. Acara itu dihadiri perwakilan Pokdarwis dari 13 kabupaten/kota serta tiga narasumber, antara lain pengelola Kampung Wisata Heritage Kayutangan Malang, Ketua Sahabat Bekantan Indonesia, dan perwakilan Dispar.

Iwan menekankan bahwa pengembangan wisata tak hanya soal meningkatkan jumlah kunjungan, melainkan juga harus memperhatikan profesionalitas pengelolaan, pelestarian lingkungan, serta dampak ekonomi bagi masyarakat. Menurutnya, Pokdarwis memiliki posisi strategis karena mereka langsung menggerakkan potensi wisata di daerah masing‑masing, berperan sebagai penggerak, pengelola, dan pelaku utama.

Penguatan Pokdarwis akan difokuskan pada peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan, serta memperluas partisipasi seluruh unsur organisasi. Iwan juga menekankan pentingnya membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat sekitar destinasi, agar rasa memiliki dan tanggung jawab bersama dapat terjalin.

Selain memperkuat kelembagaan, Iwan menggarisbawahi perlunya meningkatkan lama tinggal wisatawan (length of stay) di Kalimantan Selatan. Hal ini dapat dicapai lewat pengembangan daya tarik destinasi dan peningkatan kualitas pelayanan serta keramahan. “Jika kita ingin wisatawan betah lebih lama, kita harus memperbaiki atraksi dan pelayanan,” ujarnya.
Ketua Pokdarwis Kampung Heritage Kayutangan Malang, Mila Kurniawati, yang meraih Juara I Pokdarwis Terbaik Nasional pada Wonderful Indonesia Awards 2025, menambah bahwa keberhasilan pengelolaan destinasi tak lepas dari tata kelola kelembagaan yang rapi. Ia mengajak setiap Pokdarwis melakukan asesmen mandiri untuk mengetahui kapasitas dan kemampuan mereka, sehingga strategi pengembangan bisa lebih terarah.
Mila juga mengingatkan bahwa pengelolaan wisata bukan tugas satu pihak saja. Pokdarwis perlu berkolaborasi dengan pemangku kepentingan lain agar permasalahan dan keluhan dapat diselesaikan bersama. “Kita tidak harus menjadi yang terbaik sendiri, tapi harus bekerja sama untuk menyelesaikan tantangan di lapangan,” tuturnya.


