Bauntungbanua.id, Kalimantan Selatan – PUPR Kalsel menggelar pembekalan bagi administrator SIPJAKI Kabupaten/Kota 2026 di Banjarbaru pada Kamis, 5 November 2026.
Acara ini dimaksudkan memperkuat kemampuan para administrator dalam mengelola data jasa konstruksi agar lebih teratur, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kepala Dinas PUPR Kalsel, M. Yasin Toyib, lewat Kepala Bidang Bina Konstruksi, Muhammad Nursjamsi, menekankan bahwa pengelolaan SIPJAKI berperan strategis dalam mewujudkan tata kelola sektor konstruksi yang terintegrasi, transparan, dan akuntabel.

Menurut mereka, pembangunan infrastruktur sebagai motor pertumbuhan ekonomi memerlukan sektor jasa konstruksi yang profesional; data yang terkelola lewat SIPJAKI menjadi instrumen penting untuk memantau, mengevaluasi, hingga menyusun kebijakan pembinaan.
“SIPJAKI bukan sekadar aplikasi untuk memasukkan data, melainkan sarana penting dalam mengelola informasi, monitoring, evaluasi, dan perumusan kebijakan jasa konstruksi,” ujar Yasin Toyib.
Keberhasilan sistem tidak hanya bergantung pada teknologinya, melainkan pada kompetensi, kedisiplinan, tanggung jawab, dan komitmen para administrator di tingkat kabupaten/kota.

Administrator menjadi ujung tombak pengelolaan informasi; setiap data yang disampaikan harus memenuhi prinsip benar, lengkap, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Data berkualitas menghasilkan informasi berkualitas, dan informasi berkualitas menjadi dasar kebijakan yang tepat sasaran,” tegasnya.
Pembekalan membahas peningkatan kompetensi administrator, validitas data, penguatan koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, serta upaya memastikan kedisiplinan dan keberlanjutan pengelolaan sistem.

Nursjamsi berharap para administrator kini lebih paham fungsi, mekanisme, dan tata cara SIPJAKI, sehingga dapat menjalankan tugas secara lebih efektif dan profesional.
Ia juga menekankan pentingnya pembaruan data secara berkala agar informasi yang tersedia dapat dipakai untuk perencanaan, pembinaan, dan evaluasi layanan konstruksi.
Sinergi dan komunikasi berkelanjutan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, khususnya perangkat daerah yang menangani jasa konstruksi, dianggap kunci kesuksesan.
“Kegiatan ini tidak boleh berhenti pada sesi pembekalan saja; yang lebih penting adalah peningkatan kinerja setelahnya,” kata Nursjamsi.
Dengan penguatan peran administrator SIPJAKI, Dinas PUPR Kalsel menargetkan data jasa konstruksi di seluruh kabupaten/kota menjadi lebih tertib, pelaporan meningkat, dan koordinasi antarpemerintah daerah optimal demi pembangunan sektor konstruksi di Kalimantan Selatan.


