Bauntungbanua.id, Martapura – DPRD Kabupaten Banjar menggelar rapat paripurna pada Rabu, 11 November 2026, untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang akan mengubah Perda No. 12 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Rapat yang dipimpin Ketua H. Agus Maulana berlangsung di ruang paripurna lantai dua gedung DPRD, dengan kehadiran Wakil Bupati Habib Idrus Al Habsyi, jajaran eksekutif, serta perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Wakil Bupati menjelaskan bahwa revisi regulasi ini dipicu oleh perubahan kerangka hukum di tingkat nasional, khususnya Undang‑Undang No. 3 Tahun 2024 yang mengamandemen UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2026. Kedua regulasi tersebut membawa penyesuaian signifikan pada kedudukan, fungsi, dan tugas BPD.

Menurut Habib Idrus, penyesuaian ini tidak sekadar soal kepatuhan hukum, melainkan juga mempertimbangkan kebutuhan nyata di lapangan. Dengan mengharmonisasikan peraturan daerah dengan peraturan yang lebih tinggi, diharapkan BPD dapat beroperasi lebih efektif dan tetap menyesuaikan karakteristik pemerintahan desa di Banjar.

Raperda yang diajukan mencakup sepuluh poin utama, antara lain peningkatan keterwakilan perempuan dalam keanggotaan BPD, penetapan masa jabatan dan periodisasi, persyaratan calon anggota, mekanisme pemberhentian serta pemberhentian sementara, prosedur penggantian antarwaktu (PAW), hak‑hak anggota, penghargaan purnatugas, laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas, larangan dan kode etik, serta program pembinaan dan peningkatan kapasitas BPD.

Melalui perubahan ini, diharapkan regulasi BPD di Kabupaten Banjar semakin selaras dengan perundang‑undangan nasional, sekaligus memperkuat peran BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, dan penyaluran aspirasi masyarakat.


