Bauntungbanua.id, Kalimantan Selatan – Perkembangan teknologi digital memberi anak banyak peluang belajar, berkomunikasi, dan menyalurkan kreativitas. Namun, bersamaan dengan manfaatnya muncul risiko seperti perundungan siber, eksploitasi seksual daring, penyalahgunaan data pribadi, serta penyebaran konten manipulatif berbasis AI.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) menggelar konsolidasi tim kecil pada Senin, 16 November 2026, untuk menyempurnakan policy brief tentang perlindungan anak di ruang digital. Acara ini merupakan kelanjutan dari Lokakarya Nasional Pengintegrasian Perlindungan Anak di Ranah Digital ke dalam kebijakan daerah.

Husnul Hatimah, kepala DP3AKB, menekankan bahwa dunia digital kini menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan anak. ‘Perlindungan tidak lagi hanya berfokus pada keluarga, sekolah, atau masyarakat, melainkan harus meluas ke ruang digital, termasuk ancaman yang dibawa AI,’ ujarnya.

Ia menambah bahwa strategi terintegrasi diperlukan agar anak dapat menikmati teknologi dengan aman, melalui pencegahan, edukasi, dan mekanisme penanganan kekerasan serta eksploitasi daring.

Langkah ini sejalan dengan PP No.17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP Tunas) dan Perpres No.87 Tahun 2025 yang menetapkan peta jalan perlindungan anak daring 2025‑2029.
Husnul berharap konsolidasi ini dapat menyatukan pemahaman seluruh perangkat daerah—Bappeda, Biro Hukum, Dinas Pendidikan, dan Dinas Komunikasi serta Informatika—serta menghasilkan rekomendasi yang realistis dan dapat diimplementasikan. Ia menegaskan bahwa tanggung jawab tidak hanya pada DP3AKB, melainkan melibatkan semua pemangku kepentingan.
Kegiatan mendapat arahan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Kementerian Dalam Negeri, dan akan dilanjutkan pada hari berikutnya dengan fokus pada langkah pencegahan, penanganan, koordinasi, dan kolaborasi lintas sektor.


