Bauntungbanua.id, Kalimantan Selatan – Provinsi Kalimantan Selatan mengingatkan semua kabupaten/kota untuk mempercepat penetapan upah minimum daerah (UMK) tahun 2027, agar prosesnya selesai tepat waktu.

Pengumuman ini disampaikan oleh Rusma Khazairin, Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Kalsel, dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi nasional bersama Kementerian Dalam Negeri yang berlangsung secara virtual di Command Center Kalsel, Banjarbaru, 16 November 2026.

Rapat tersebut menetapkan batas akhir penetapan upah minimum provinsi (UMP) pada 21 November 2026, sementara penetapan UMK di masing‑masing kabupaten/kota paling lambat 25 November 2026.

Rusma menekankan pentingnya koordinasi cepat antara Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan perangkat daerah lainnya, agar tidak melewati tenggat yang telah ditentukan.

Ia berharap pemerintah daerah dapat menyelesaikan proses ini tepat waktu sehingga kepastian upah minimum segera tersedia, mendukung keseimbangan antara kepentingan pekerja dan dunia usaha serta menciptakan iklim ketenagakerjaan yang kondusif di Kalimantan Selatan.

administrator

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *