Bauntungbanua.id, Kalimantan Selatan – Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Kalimantan Selatan mendapat arahan untuk menajamkan program kerja tahun 2027 agar lebih menanggapi kebutuhan nyata masyarakat di tiap daerah.
Arahannya disampaikan Sekretaris Daerah, M. Syarifuddin, lewat Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Ariadi Noor, dalam rapat koordinasi TPAKD provinsi pada Selasa (17/11/2026) di Banjarbaru.

Ariadi menekankan bahwa penyusunan program 2027 harus berawal dari persoalan warga, misalnya perlindungan gagal panen bagi petani padi, akses modal untuk nelayan dan pembudidaya ikan, serta pembiayaan bagi usaha mikro yang masih terpaksa mengandalkan pinjaman berbunga tinggi.
Setiap program harus dilengkapi dengan sasaran yang jelas, indikator terukur, penanggung jawab yang ditetapkan, dan jadwal pelaporan, supaya kemajuan dapat dipantau dan Indeks Akses Keuangan Daerah dapat naik secara terukur.

Berdasarkan rapat koordinasi nasional TPAKD pada 22 Oktober 2026 di Jakarta, tercatat ada 552 TPAKD yang terbentuk di seluruh Indonesia, dengan program Kredit atau Pembiayaan Melawan Rentenir sudah menyalurkan Rp64,85 triliun kepada 2,28 juta debitur.
Dalam pertemuan yang sama, Presiden meresmikan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan, menggantikan Dewan Nasional Keuangan Inklusif, menegaskan bahwa keberhasilan inklusi keuangan kini diukur bukan hanya dari kepemilikan rekening, tetapi dari manfaat nyata layanan keuangan bagi perekonomian warga.

Di Kalimantan Selatan, TPAKD telah beroperasi di tingkat provinsi serta 13 kabupaten/kota, dengan program-program seperti Kredit Melawan Rentenir, Satu Rekening Satu Pelajar, pengembangan ekosistem keuangan inklusif, dan Asuransi Usaha Tani Padi.
Ariadi menambahkan bahwa setelah kelembagaan TPAKD terbentuk di seluruh daerah, langkah berikutnya adalah meningkatkan kualitas program dan layanan agar manfaatnya lebih terasa. Penyesuaian Surat Keputusan (SK) TPAKD di provinsi dan kabupaten/kota juga harus segera diselesaikan agar struktur keanggotaan sesuai dengan jabatan saat ini.
Memperluas akses keuangan dianggap kunci bagi kesiapan Kalsel sebagai Gerbang Logistik Kalimantan, karena kelancaran pergerakan barang dan jasa memerlukan pelaku usaha yang memiliki pembiayaan yang memadai. Pemerintah provinsi akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota, OJK, Bank Indonesia, dan lembaga keuangan lainnya.
Jika ada kendala dalam pelaksanaan program atau penyesuaian kelembagaan, Ariadi meminta agar masalah tersebut disampaikan ke Biro Perekonomian Sekretariat Daerah untuk ditindaklanjuti bersama perangkat daerah dan mitra terkait. Ia berharap rapat koordinasi ini menghasilkan kesepakatan konkret mengenai arah program 2027 dan jadwal penyelesaian penyesuaian SK di tiap daerah.


