Bauntungbanua.id, Kalimantan Selatan – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bertekad menjadikan ekonomi syariah bukan sekadar pelengkap, melainkan salah satu motor utama pertumbuhan ekonomi daerah.
Komitmen itu diungkapkan oleh Eddy Elimsyah Jaya, kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah, usai rapat koordinasi ekonomi syariah yang diselenggarakan oleh Bagian Kebijakan Perekonomian.

Dalam pertemuan itu, dibahas rencana revisi Peraturan Gubernur tentang ekonomi syariah untuk memberi landasan kebijakan yang lebih kuat dan menyalurkan pengembangan secara terarah.
Kalsel, yang mayoritas penduduknya religius, dipandang memiliki potensi besar bagi ekonomi syariah. Oleh karena itu, edisi program kerja yang jelas serta alokasi anggaran yang cukup menjadi prioritas.

Eddy menekankan, “Kami tidak ingin ekonomi syariah di Kalsel hanya menjadi tambahan. Kami harapkan ia tumbuh cepat dan luas, mengingat masyarakat sudah terbuka pada konsep ini.”
Ia juga memuji inovasi aplikasi berbasis masjid yang memungkinkan pelaku UMKM memasarkan produk lewat platform digital, sementara masjid dapat memperoleh imbal hasil dari transaksi tersebut.

Penguatan sektor ini akan didukung lewat optimalisasi lembaga keuangan syariah, termasuk Jamkrida Syariah dan bank-bank syariah lain, guna memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, Pemerintah Provinsi mengubah Susunan Keanggotaan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS), menambah perwakilan akademisi dari UIN Antasari Banjarmasin, Universitas Lambung Mangkurat, serta unsur Masyarakat Ekonomi Syariah dan Ikatan Ahli Ekonomi Syariah.
Dengan melibatkan beragam pemangku kepentingan, diharapkan ekonomi syariah tidak hanya menjadi agenda pemerintah, melainkan juga semakin dikenal, diterima, dan memberi manfaat luas bagi warga Kalsel.


