Bauntungbanua.id, Kalimantan Selatan – Media Center Provinsi Kalimantan Selatan melaporkan bahwa Indeks Pembangunan Statistik (IPS) provinsi ini melonjak dari 2,25 pada 2024 menjadi 3,13 pada 2026, menjadikannya yang tertinggi di seluruh wilayah Kalimantan.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kalsel, Muhamad Muslim, menyampaikan melalui Kepala Seksi Pengelolaan Data Statistik, Muhammad Hidayatullah, bahwa kenaikan ini bukan sekadar angka, melainkan cerminan perbaikan tata kelola statistik sektoral di lingkungan pemerintah daerah.

Menurut mereka, dokumen dan administrasi di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi fokus evaluasi kini lebih terstandar, dapat dipertanggungjawabkan, dan siap menjadi acuan bagi kegiatan mendatang.
“Peningkatan IPS ini menunjukkan adanya perbaikan nyata dalam tata kelola statistik sektoral, khususnya pada OPD yang menjadi lokus EPSS. Dokumen yang dihasilkan kini lebih baik, terstandar, dan dapat dijadikan referensi untuk tahun‑tahun selanjutnya,” ujar Muhamad Muslim pada Jumat (20/11/2026).

Hidayatullah menambahkan bahwa peningkatan IPS juga menandakan penguatan penerapan tata kelola pemerintahan berbasis data. Untuk mencapainya, Diskominfo mengeksekusi lima strategi utama: penguatan pengelolaan Satu Data Indonesia, peningkatan kualitas data sektoral lewat pembinaan bersama BPS dan Bappeda, koordinasi lintas pihak termasuk produsen data dan walidata, peningkatan kapasitas SDM melalui workshop, pelatihan, serta pendampingan daring, dan pemanfaatan teknologi informasi lewat pengembangan Portal Data Kalimantan Selatan.
Penilaian EPSS mencakup lima domain—Satu Data Indonesia, kualitas data, kelembagaan, proses bisnis statistik, dan statistik nasional. Dari semua itu, domain kualitas data memberikan kontribusi terbesar terhadap lonjakan IPS Kalsel tahun ini.

“Domain kualitas data adalah yang paling melambung nilainya, sehingga sangat membantu kenaikan IPS pada tahun ini,” kata Hidayatullah.
Ke depannya, perbaikan siklus pengumpulan dan pengelolaan data diharapkan dapat mendukung keputusan pimpinan yang lebih tepat, perencanaan pembangunan yang lebih efektif, penggunaan anggaran yang efisien, serta meminimalkan tumpang tindih kegiatan antar‑OPD.
“Harapannya, satu kegiatan akan dilaksanakan oleh OPD yang berwenang, datanya kemudian dapat dimanfaatkan oleh banyak OPD lain, sehingga pekerjaan menjadi lebih efisien dan terukur,” jelasnya.
Diskominfo Kalsel juga terus mendorong standardisasi data, mulai dari satuan hingga ukuran, guna menghasilkan data yang lebih akurat, berkualitas, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar perencanaan pembangunan.
Dengan peningkatan IPS ini, pemerintah provinsi diharapkan dapat memperkuat ekosistem statistik sektoral, sehingga kebijakan pembangunan daerah dapat disusun secara lebih terarah, terukur, dan tepat sasaran.


