Pemerintah Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan, berencana memindahkan urusan pemadam kebakaran (Damkar) dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) ke Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan menargetkan pelaksanaannya pada awal 2027.
Rapat koordinasi antara BPBD dan Satpol PP di Aula BPBD membahas penyesuaian tugas, pemindahan personel, serta alih aset operasional agar layanan kebakaran tetap lancar bagi masyarakat.
Kepala Pelaksana BPBD Balangan, H. Rahmi, menjelaskan bahwa perubahan ini merupakan tindak lanjut penyesuaian regulasi tentang pembagian urusan pemerintahan. Selama enam tahun terakhir Damkar berada di bawah BPBD, namun Peraturan Menteri Dalam Negeri No.16/2020, Permendagri No.18/2025, dan Perda Kabupaten Balangan No.2/2026 mengatur agar urusan kebakaran dikelola terpisah.
Menurut Perda No.2/2026, Damkar kini masuk dalam Bidang Linmas dan Damkar, sehingga perencanaan dan anggaran telah mengakomodasi kewenangan baru tersebut.
BPBD berharap restrukturisasi ini memperjelas wewenang dan meningkatkan kualitas layanan dasar, termasuk sesuai Standar Pelayanan Minimal.
Dalam proses alih, BPBD menyiapkan satu unit mobil pemadam kebakaran, dua mobil tangki, perlengkapan pelindung diri, selang, alat pemadam api ringan, serta peralatan penyelamatan lain seperti perlengkapan penanganan lebah, tongkat penjepit ular, dan perlengkapan evakuasi.
Penyerahan aset dijadwalkan selesai secara administratif pada awal 2027 setelah pendataan lengkap.
Penataan ini juga menegaskan bahwa penanganan kebakaran rumah tinggal dan bangunan menjadi tanggung jawab Damkar, sementara BPBD tetap fokus pada kebakaran hutan dan lahan. Kedua lembaga tetap berkoordinasi dengan TNI, Polri, relawan, dan pihak terkait lainnya.
Cecep Ruswantoro, Pelaksana Tugas Kepala Satpol PP Balangan, menyatakan kesiapan pihaknya menerima alih tugas tanpa mengganggu layanan kepada warga. Ia menekankan bahwa perubahan hanya pada struktur induk, operasional tetap berjalan seperti biasa.
Dengan alih tugas ini, BPBD dapat lebih memusatkan perhatian pada penanggulangan bencana, sementara Satpol PP mengelola urusan Damkar secara lebih terstruktur mulai awal 2027.


