By BauntungBanua.id, Martapura – Pemerintah Kabupaten Banjar menegaskan komitmennya memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) menjelang puncak musim kemarau 2026. Langkah tersebut diwujudkan melalui Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Rakor PB Karhutla) yang digelar Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banjar di Aula Kantor DPRKPLH Martapura, Kamis (25/6/2026) pagi.
Rakor dibuka Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar, H. Yudi Andrea, didampingi Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banjar, Wasis Nugraha, serta dihadiri unsur BMKG, TNI, Polri, instansi vertikal, para relawan, hingga berbagai pemangku kepentingan yang selama ini menjadi garda terdepan dalam penanggulangan bencana.
Dalam arahannya, Sekda Banjar menegaskan bahwa rakor ini merupakan tindak lanjut atas Instruksi Gubernur Kalimantan Selatan untuk memperkuat kesiapsiagaan seluruh daerah menghadapi ancaman musim kemarau yang diprediksi lebih ekstrem.
Data Pusdalops BPBD Kabupaten Banjar menunjukkan ancaman Karhutla masih menjadi perhatian serius. Sepanjang tahun 2025 tercatat 61 kejadian yang menghanguskan lahan seluas lebih dari 189 hektare. Sementara hingga periode Januari–Juni 2026, telah terjadi 5 kejadian Karhutla dengan luas terdampak mencapai 39,8 hektare, disertai munculnya 20 titik panas (hotspot) di berbagai wilayah Kabupaten Banjar.
“Pemerintah Kabupaten Banjar menegaskan bahwa upaya pencegahan harus menjadi prioritas utama yang melibatkan seluruh elemen masyarakat,” tegas Yudi Andrea.
Ia menjelaskan, langkah antisipatif menjadi semakin penting setelah BMKG memprakirakan musim kemarau tahun ini berlangsung lebih kering, dengan puncak musim diperkirakan terjadi pada Juli hingga September 2026. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko kebakaran apabila tidak diantisipasi sejak dini.
Karena itu, pemerintah daerah meminta seluruh camat, lurah, hingga kepala desa terus mengintensifkan edukasi kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Di sisi lain, penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan juga akan dilakukan secara profesional sebagai bentuk efek jera.
“Melalui koordinasi yang solid dan penyamaan langkah seluruh pihak, kami berharap Kabupaten Banjar mampu meminimalkan risiko bencana sehingga tercipta daerah yang aman, tangguh, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banjar, Wasis Nugraha, memastikan seluruh personel, peralatan, serta sumber daya lintas instansi telah disiagakan untuk menghadapi potensi Karhutla tahun ini. Kesiapan tersebut juga diperkuat dengan dukungan penuh dari TNI, Polri, relawan, serta berbagai unsur terkait.
Sebagai bagian dari strategi percepatan respons, pemerintah daerah akan mengaktifkan tiga titik posko setelah Posko Utama resmi dioperasikan. Ketiga posko tersebut meliputi Posko Utama BPBD Kabupaten Banjar, Posko Martapura Barat, dan Posko Cintapuri Darussalam, yang akan menjadi pusat koordinasi penanganan apabila terjadi kebakaran.
Tak hanya fokus pada ancaman Karhutla, BPBD Kabupaten Banjar juga bergerak mengantisipasi dampak musim kemarau berupa kekeringan dan krisis air bersih. Hingga saat ini, distribusi air bersih dan bantuan tandon telah disalurkan ke sejumlah wilayah terdampak, termasuk Pondok Pesantren Berutung Baru serta kawasan Tatah Makmur.
BPBD juga mengimbau masyarakat yang mengalami kesulitan memperoleh air bersih agar segera mengajukan permohonan resmi melalui pemerintah desa yang diketahui camat, sehingga bantuan dapat segera diproses dan didistribusikan sesuai kebutuhan.
Melalui sinergi lintas sektor, kesiapan personel, serta partisipasi aktif masyarakat, Pemerintah Kabupaten Banjar berharap ancaman Karhutla dan dampak musim kemarau dapat ditekan semaksimal mungkin, sehingga keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan tetap terjaga. (Sry)
