Bauntungbanua.id, Kalimantan Selatan – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan berhasil mencapai kesepakatan dalam hal persetujuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Hasnuryadi Sulaiman, menyambut baik persetujuan tersebut yang menurutnya merupakan wujud sinergi yang baik antara eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.

“Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tulus kepada pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan atas persetujuan yang telah diberikan terhadap Raperda ini,” tegas Hasnuryadi.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berkomitmen untuk menindaklanjuti seluruh masukan yang disampaikan oleh DPRD, termasuk rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Dalam rapat paripurna tersebut, juga dilakukan penyampaian rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berharap sinergi antara eksekutif dan legislatif dapat terus dipertahankan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.


