Bauntungbanua.id, Banjarbaru – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarbaru baru saja menggelar Rapat Paripurna untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Rapat yang berlangsung di Ruang Graha Paripurna Lantai 3, Gedung DPRD ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru, Wakil Wali Kota Banjarbaru, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), anggota DPRD, kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), camat, lurah, serta tamu undangan lainnya.

Dalam rapat tersebut, Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas sinergi yang telah terjalin selama proses pembahasan Raperda. Menurutnya, hubungan kemitraan yang harmonis antara eksekutif dan legislatif menjadi faktor penting dalam mendukung pembangunan daerah serta menghasilkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.

Dalam laporan pertanggungjawaban, disampaikan bahwa Pemerintah Kota Banjarbaru mencatat surplus anggaran sebesar Rp91,80 miliar yang diperoleh dari realisasi pendapatan daerah sebesar Rp1,813 triliun dan realisasi belanja daerah sebesar Rp1,722 triliun. Selain itu, terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp490,95 miliar.
Raperda ini merupakan hasil dari proses pembahasan yang konstruktif antara Pemerintah Kota Banjarbaru dan DPRD, dengan mempertimbangkan masukan, saran, serta pendapat dari seluruh anggota dewan. Dengan persetujuan ini, Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 akan dievaluasi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.


