Bauntungbanua.id, Kalimantan Selatan – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) mengadakan rapat asistensi untuk menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) terintegrasi dalam pelayanan perizinan dan nonperizinan.
Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memperkuat koordinasi antarperangkat daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah, sehingga setiap tahapan pelayanan memiliki alur kerja yang jelas dan terukur.

Kepala DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan, Endri, menegaskan bahwa penyusunan SOP terintegrasi merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah. Dalam rapat asistensi tersebut, seluruh OPD teknis diharapkan dapat menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi, dan menyusun SOP yang selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil dari rapat asistensi tersebut antara lain penyelarasan batas waktu pelayanan atau Service Level Agreement (SLA) dan finalisasi draf SOP internal yang telah terintegrasi dengan DPMPTSP. Dengan demikian, diharapkan pelayanan perizinan dan nonperizinan dapat berjalan lebih optimal dan memberikan kepastian serta kepuasan bagi masyarakat dan pelaku usaha di Kalimantan Selatan.



