Bauntungbanua.id, Kalimantan Selatan – Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, telah menyampaikan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2026. Dalam penyampaiannya, gubernur menjelaskan bahwa pendapatan daerah diproyeksikan meningkat sebesar 5,16 persen menjadi Rp7,733 triliun dibandingkan APBD murni 2026.
Penyusunan KUPA dan PPAS Perubahan APBD 2026 berdasarkan pada dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 dan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Gubernur Muhidin menekankan bahwa perubahan APBD diarahkan untuk mengakomodasi kebijakan strategis pemerintah pusat, seperti Program Makan Bergizi Gratis dan Program Sekolah Rakyat.

Realisasi pendapatan daerah hingga triwulan II Tahun Anggaran 2026 telah mencapai sekitar Rp3,975 triliun, sedangkan realisasi belanja daerah tercatat sebesar Rp4,629 triliun. Dalam rancangan KUPA dan PPAS Perubahan APBD 2026, belanja daerah direncanakan sebesar Rp10,504 triliun atau naik 5,69 persen. Defisit anggaran akan ditutup melalui pembiayaan daerah yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.

Gubernur Muhidin menambahkan bahwa arah kebijakan belanja daerah tetap mengedepankan prinsip penganggaran berbasis kinerja, sehingga setiap program yang didanai APBD mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pemerintah Provinsi bersama DPRD diharapkan dapat mencapai kesepakatan terhadap kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan agar target pembangunan daerah tetap tercapai.

Setelah rapat paripurna, Gubernur Muhidin menjelaskan bahwa capaian pendapatan daerah hingga saat ini telah melampaui 60 persen dari target. Ia menegaskan pemerintah akan menerapkan evaluasi yang lebih ketat terhadap alokasi anggaran setiap perangkat daerah untuk memastikan penggunaan APBD lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada kinerja.


