Bauntungbanua.id, Banjarbaru – Diskominfo Kota Banjarbaru mengundang puluhan perwakilan perusahaan media massa dalam pertemuan strategis untuk membahas kelanjutan kerja sama publikasi program pemerintah serta transisi mekanisme pengadaan ke sistem digital.
Acara tersebut sekaligus menjadi ajang silaturahmi yang bertujuan memperkuat komunikasi antara pemerintah daerah dan pers, agar informasi pembangunan kota dapat disebarkan secara lebih masif, transparan, dan akuntabel.
Pada kesempatan itu, Pemkot Banjarbaru mengumumkan kebijakan baru: seluruh proses pengadaan barang dan jasa, termasuk layanan publikasi, wajib menggunakan e‑purchasing melalui platform E‑Katalog yang disediakan LKPP.
Dengan sistem elektronik ini, prosedur yang dulu mengandalkan dokumen fisik dan verifikasi manual akan digantikan oleh alur digital yang lebih singkat, diharapkan mengurangi birokrasi, menghemat waktu dan anggaran, serta menutup potensi maladministrasi.

Kepala Diskominfo, Muhammad Agus Adrian, menegaskan bahwa mekanisme konvensional memerlukan alur panjang mulai dari pengajuan, verifikasi, hingga pencairan, sementara E‑Katalog dapat memangkas proses tersebut sehingga kontrak publikasi selesai jauh lebih cepat.
Selain digitalisasi, diskusi juga mencakup rencana pemindahan dan renovasi ruang pers. Fasilitas pressroom yang ada saat ini dinilai kurang representatif dan tidak optimal bagi mobilitas serta produktivitas wartawan.
Toto, perwakilan salah satu media yang hadir, menyampaikan apresiasi atas langkah Diskominfo. Ia menilai gedung pers baru akan menjadi ruang bersama bagi seluruh insan pers di Banjarbaru dan menjadi simbol harmonisasi antara pemerintah dan media.
Pertemuan ini menandai langkah konkret pemerintah kota dalam menyederhanakan prosedur pengadaan dan meningkatkan fasilitas kerja jurnalis, sejalan dengan posisi Banjarbaru yang kini berperan penting di Kalimantan Selatan.


