Bauntungbanua.id, Banjarbaru – Pemerintah Kota Banjarbaru kembali menegaskan komitmen meningkatkan tata kelola pemerintahan di bawah kepemimpinan Wali Kota Hj. Erna Lisa Halaby, kali ini lewat prestasi di bidang hukum.

Dalam satu rangkaian acara pada Rabu, 19 Agustus 2026, kota ini berhasil mengantongi dua penghargaan sekaligus dari Kementerian Hukum Republik Indonesia: Penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) 2026 dengan predikat Kategori Istimewa, serta Penilaian Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) 2026 dengan Peringkat II berpredikat Sangat Baik (AA) dan nilai 91.

Keberhasilan itu tidak lepas dari upaya berkelanjutan, mulai dari memperkuat koordinasi dengan kementerian, memperbaharui regulasi secara periodik, meningkatkan kompetensi aparatur yang menangani peraturan perundang‑undangan, hingga mengoptimalkan pengelolaan JDIH.

Faisyal Ridha, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah, menjelaskan bahwa predikat Istimewa pada IRH mencerminkan pemenuhan menyeluruh atas indikator reformasi hukum, yang meliputi penyusunan regulasi, kualitas regulasi, harmonisasi, evaluasi, serta keterbukaan dokumen bagi masyarakat.

Menurutnya, penilaian IRH 2026 menilai empat variabel utama: koordinasi dan harmonisasi regulasi dengan Kementerian Hukum, kompetensi jabatan fungsional perancang peraturan dan analis hukum, kualitas re‑regulasi serta deregulasi berdasarkan analisis, dan aksesibilitas dokumen melalui JDIH.

Sementara itu, peringkat II JDIH menunjukkan bahwa pengelolaan dokumen hukum di Banjarbaru semakin solid, dengan fokus pada kualitas, kelengkapan, keterbaruan, dan kemudahan akses. Integrasi portal JDIH dengan kanal informasi pemerintah lain juga menjadi langkah penting.

Ke depan, portal JDIH Banjarbaru tidak hanya akan menambah jumlah dokumen, tetapi juga memperbaiki metadata, memperbarui status keberlakuan peraturan, mempermudah pencarian, serta menyajikan informasi hukum yang lebih sederhana dan mudah dipahami. Penguatan e‑report dan kelengkapan data pendukung juga menjadi prioritas.

Pada penilaian IRH sebelumnya, Banjarbaru sempat mengajukan sanggahan terkait e‑report JDIH, namun ditolak karena data pendukung masih mengacu pada tahun sebelumnya. Pengalaman itu mengajarkan pentingnya data yang selalu lengkap, mutakhir, terdokumentasi, dan siap pakai.

Penghargaan ini dipandang sebagai pemacu, bukan tujuan akhir. Pemerintah kota menargetkan pencapaian Peringkat I dengan menerapkan prinsip 3K—kualitas, kelengkapan, dan keterbaruan—secara terukur, konsisten, dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, pencapaian ini menegaskan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik tidak hanya bergantung pada kebijakan, melainkan pada regulasi yang berkualitas, aparatur yang kompeten, data yang akurat, dan informasi hukum yang mudah diakses publik.

administrator

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *