Bauntungbanua.id, Kalimantan Selatan – Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Hasnuryadi Sulaiman, memaparkan Rancangan Perubahan APBD 2026 di rapat paripurna DPRD Kalsel, Banjarmasin, Jumat 21 Agustus 2026. Ia menyampaikan apresiasi kepada DPRD, khususnya Badan Anggaran, yang telah membahas kebijakan umum serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah secara intensif.
Hasnuryadi menegaskan bahwa kesepakatan yang ditandatangani pada 12 Agustus 2026 menjadi pijakan utama penyusunan perubahan anggaran, yang harus selaras dengan revisi RKPD 2026 dan target RPJMD Kalsel 2025‑2029.

Ia juga menambahkan bahwa perubahan APBD akan mengakomodasi kebijakan strategis pemerintah pusat, yakni Program Makan Bergizi Gratis, Koperasi Merah Putih sesuai Instruksi Presiden No.9/2025, serta Sekolah Rakyat berdasarkan Instruksi Presiden No.8/2025.
Pemerintah provinsi mengedepankan penganggaran berbasis kinerja, memprioritaskan belanja wajib dan mengikat, pelayanan dasar, serta program yang langsung menyentuh kebutuhan warga.

Dalam rancangan tersebut, pendapatan daerah diproyeksikan naik menjadi Rp7,762 triliun, meningkat 5,56% dari Rp7,353 triliun sebelumnya. Belanja daerah diperkirakan mencapai Rp10,534 triliun, naik 5,98% dibanding Rp9,939 triliun, yang menambah defisit menjadi Rp2,771 triliun (kenaikan 7,19%).
Pembiayaan berasal dari SiLPA yang naik 10,65% menjadi Rp2,971 triliun, serta penyertaan modal daerah yang meningkat dua kali lipat menjadi Rp200 miliar. Dengan kombinasi tersebut, defisit ditutup sepenuhnya melalui pembiayaan netto, sehingga tidak ada sisa lebih.

Hasnuryadi menegaskan bahwa alokasi tetap mematuhi peraturan: fungsi pendidikan minimal 20% dari total belanja, belanja pegawai tidak melebihi 30%, dan infrastruktur publik minimal 40%. Semua dana transfer pusat dialokasikan sesuai petunjuk penggunaan untuk menghindari penundaan atau pemotongan.
Setelah rapat, ia kembali mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD atas perhatian mereka, serta berharap proses pembahasan dapat selesai cepat agar anggaran 2026 dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Kalimantan Selatan.


