Bauntungbanua.id, Kalimantan Selatan – Media Center Provinsi Kalimantan Selatan – Dinas Kesehatan Kalsel bersama Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Lambung Mangkurat menggelar pertemuan finalisasi dan diseminasi policy brief yang bertujuan mempercepat penurunan stunting di provinsi.
Pertemuan ini menegaskan bahwa rekomendasi yang telah disusun bukan sekadar dokumen, melainkan panduan aksi yang harus konkret, terukur, dan sesuai dengan karakteristik tiap daerah di Kalimantan Selatan, ujar Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Rahmadi, pada Senin (31/8/2026) di Banjabaru.

Hasil kajian mengidentifikasi tujuh temuan utama: perbedaan tata kelola antar wilayah, ketidaksinkronan data, keterbatasan kapasitas kader, variasi determinan stunting, model integrasi Posyandu di Tapin yang layak ditiru, pemanfaatan CSR yang masih minim, serta variasi efektivitas intervensi yang ada.

Berbekal temuan tersebut, roadmap implementasi dibagi empat fase. Fase pertama (0‑3 bulan) fokus pada konsolidasi tata kelola, termasuk pemetaan sekretariat TP3S dan pembaruan SK. Fase kedua (4‑6 bulan) menggarap standardisasi data dan pelatihan kader. Fase ketiga (7‑12 bulan) menitikberatkan integrasi data satu sumber, pengembangan dashboard, optimalisasi dana desa, serta keterlibatan sektor swasta. Fase keempat pada tahun kedua menitikberatkan evaluasi, replikasi praktik baik, dan penguatan keberlanjutan program.

Rahmadi menekankan pentingnya intervensi yang tepat sasaran, data terintegrasi, SDM kompeten, serta anggaran yang tepat guna untuk menurunkan angka stunting secara berkelanjutan.
Harapannya, policy brief yang dihasilkan menjadi acuan kebijakan komprehensif berbasis bukti, menguatkan sinergi antara pemerintah, akademisi, masyarakat, dan dunia usaha dalam upaya percepatan penurunan stunting di Kalimantan Selatan.


