Bauntungbanua.id, Kalimantan Selatan – Deputi Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus bersama Deputi Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN Ossy Dermawan melakukan kunjungan ke Desa Mekar, Kabupaten Banjar, di mana 40 sertifikat tanah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) diserahkan bersama Komisi II DPR RI.

Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda menegaskan penyerahan sertifikat ini penting untuk memberi kepastian hukum kepada warga yang selama ini menempati dan memanfaatkan lahan tersebut.

Ia menambahkan bahwa legalitas tanah harus dipastikan dulu sebelum pemerintah meluncurkan program bantuan perumahan seperti BSPS atau program bedah rumah. “Dulu rumah dibedah dulu, baru sertifikatnya beres. Sekarang kita balik: pastikan tanahnya clear and clean dulu, baru rumahnya dibedah,” ujarnya pada Rabu, 2 September 2026.

Rifqinizamy menjelaskan langkah ini bertujuan agar bantuan yang berasal dari APBN tepat sasaran dan tidak menimbulkan masalah hukum atau keuangan di masa depan. “Kalau rumahnya sudah dibedah, dana APBN sudah terserap, tiba‑tiba tanahnya bermasalah, itu akan jadi masalah tata kelola keuangan nanti,” katanya.

Dengan 40 sertifikat yang kini berada di tangan MBR, harapannya bukan hanya kepastian kepemilikan tanah, melainkan juga peluang lebih besar bagi warga untuk mendapat dukungan dalam meningkatkan kualitas hunian.

Ia mengharapkan program serupa dapat terus digulirkan di berbagai daerah, khususnya di Kalimantan Selatan, melalui koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat, daerah, serta kementerian dan lembaga terkait. “Kami berharap program ini bisa dilaksanakan dengan baik di seluruh Indonesia, khususnya di Kalimantan Selatan, dan kehadiran dua anggota kabinet ini memastikan koordinasi lintas kementerian berjalan sebaik‑baiknya,” pungkasnya.

administrator

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *