Bauntungbanua.id, Kalimantan Selatan – Media Center Provinsi Kalimantan Selatan melaporkan, Komisi II DPR RI menekankan pentingnya memperkuat pengelolaan sampah di tingkat kabupaten/kota melalui Program Local Service Delivery Project (LSDP) yang didukung pemerintah pusat dan Bank Dunia.

Pernyataan itu disampaikan Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizami Karsayuda, saat kunjungan spesifik ke Kalimantan Selatan dan penyerahan paket LSDP di Gedung Idham Chalid Setda Provinsi pada Rabu, 2 September 2026.

Tahap pertama program tersebut diberikan kepada empat wilayah di Kalsel: Kota Banjarmasin (Rp157 miliar), Kota Banjarbaru (Rp102 miliar), Kabupaten Tanah Laut (Rp107 miliar) dan Kabupaten Kotabaru (Rp107 miliar).

Selain Kalsel, LSDP juga telah dialokasikan ke Kota Bontang dan Kabupaten Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur serta Kabupaten Kapuas di Kalimantan Tengah.

Rifqy menjelaskan bahwa LSDP merupakan inisiatif Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, dan Kementerian Lingkungan Hidup yang bekerjasama dengan World Bank, bertujuan memperkuat layanan publik khususnya pengelolaan sampah di daerah.

Ia menekankan agar Komisi II tidak hanya mengandalkan APBN, melainkan menggaet lebih banyak stakeholder, termasuk Bank Dunia, untuk mendukung program tersebut.

Menurutnya, kebersihan menjadi tantangan utama yang harus diatasi agar kualitas lingkungan dan daya saing daerah meningkat. LSDP dirancang untuk mengelola sampah di level kabupaten/kota melalui fasilitas seperti Tempat Pengolahan Sampah Reduce‑Reuse‑Recycle (TPS 3R) dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).

Program ini juga mendorong pengolahan sampah di tingkat komunitas, desa, atau kelurahan, dengan teknologi yang menghasilkan produk bernilai ekonomi, misalnya bahan untuk pembuatan jalan atau pupuk.

Tahap berikutnya akan melibatkan empat kabupaten lagi di Kalsel—Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan, Barito Kuala, dan Kabupaten Banjar—yang diperkirakan akan menerima bantuan dalam dua hingga tiga bulan ke depan, dengan syarat volume sampah 100–500 ton per hari.

Untuk wilayah dengan volume lebih besar, seperti TPA Regional Banjarbakula, pemerintah berencana program skala lebih besar yang mengubah sampah menjadi energi listrik bersama Kementerian Dalam Negeri dan Danantara.

Rifqy mengingatkan bahwa dana akan ditransfer langsung ke SKPD dan SKPK daerah, tanpa campur tangan pusat, sehingga pengawasan dan pelaksanaan berada di tangan pemerintah daerah. Ia menekankan agar proyek tidak mangkrak dan dana ratusan miliar tidak menjadi temuan di kemudian hari.

Keberlanjutan LSDP akan tergantung pada komitmen daerah dalam menjaga amanah dan mematuhi ketentuan. Daerah lain masih dapat mengajukan proposal pada fase berikutnya, dengan harapan tercipta sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi, berkelanjutan, dan memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat.

administrator

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *