Bauntungbanua.id, Kalimantan Selatan – Media Center Provinsi Kalimantan Selatan – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menerima kunjungan khusus Komisi II DPR RI pada Rabu, 2 September 2026, yang disertai penyerahan sertifikat tanah BMD, aset BUMD, dan Program Local Service Delivery Project (LSDP) di Gedung Idham Chalid Setdaprov Kalsel.

Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizami Karsayuda, menyatakan kunjungan ini bagian dari upaya memastikan program strategis pemerintah, terutama arahan Presiden Prabowo Subianto, berjalan efektif dan memberi manfaat bagi warga.

Ia menyoroti dua agenda utama: legalisasi aset pemerintah daerah dan pelaksanaan LSDP yang fokus pada peningkatan layanan publik serta pengelolaan lingkungan.

Secara simbolis, sertifikat tanah BMD diserahkan kepada 13 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan, sementara sertifikat aset BUMD diberikan kepada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan Perseroda dan PT Air Minum Intan Banjar Perseroda.

Rifqi menekankan bahwa sertifikasi aset merupakan bentuk kepastian hukum dan perlindungan negara terhadap aset publik, bekerja sama dengan Kementerian ATR/BPN.

Program LSDP juga diserahkan kepada daerah di tiga provinsi: di Kalsel – Kabupaten Tanah Laut (Rp107 miliar), Kota Banjarmasin (Rp157 miliar), Kota Banjarbaru (Rp102 miliar), Kabupaten Kotabaru (Rp107 miliar); di Kalimantan Timur – Kabupaten Kutai Kartanegara (Rp107 miliar); dan di Kalimantan Tengah – Kabupaten Kapuas (Rp107 miliar). Program ini digagas Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, dan Kementerian Lingkungan Hidup dengan dukungan World Bank.

LSDP diarahkan untuk memperkuat pengelolaan sampah melalui pembangunan TPS 3R/TPST, mengubah sampah menjadi bahan konstruksi atau pupuk, serta menumbuhkan budaya kebersihan di tingkat komunitas, desa, dan kelurahan.

Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, mengapresiasi penyerahan sertifikat, menilai langkah ini penting untuk memperkuat tata kelola, integritas, dan pemanfaatan aset daerah.

Wakil Menteri ATR/BPN, Ossy Dermawan, menjelaskan rincian aset yang disertifikasi: satu bidang Bank Kalsel (1.498 m²), satu bidang PT Air Minum Intan Banjar (11.172 m²), dua bidang BUMD provinsi (masing‑masing 11.396 m² dan 829 m²), serta 829 bidang BUMD kabupaten/kota total 998.343 m². Ia juga melaporkan capaian PTSL 79 %, pendaftaran non‑sistematis 91 % dan sertifikasi tanah wakaf 95 % di provinsi.

Wakil Menteri Dalam Negeri, Akhmad Wiyagus, menegaskan aset daerah harus menjadi modal produktif, bukan sekadar catatan neraca, dan mengajak semua pemangku kepentingan menjaga transparansi, akuntabilitas, serta dampak nyata bagi masyarakat.

administrator

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *