Bauntungbanua.id, Kalimantan Selatan – Media Center Provinsi Kalimantan Selatan melaporkan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Provinsi Kalimantan Selatan mengimbau pemerintah kabupaten/kota untuk lebih proaktif dalam menambah registrasi produk Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) produksi dalam negeri usaha kecil (PDUK).

Sosialisasi pedoman penerbitan dan pembinaan registrasi PSAT PDUK digelar pada Kamis, 3 September 2026, di aula Kantor DPKP Kalsel, Banjarbaru, dan dihadiri perwakilan bidang ketahanan pangan dari seluruh kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan.

Kepala DPKP Kalsel, Syamsir Rahman, melalui Sekretaris Dinas, Saptono, menekankan bahwa registrasi bukan sekadar urusan administratif; pemerintah daerah harus turun ke lapangan, “jemput bola” kepada pelaku usaha lewat pembinaan, sosialisasi, dan edukasi.

Setiap kabupaten/kota diharapkan menetapkan target yang terukur, minimal empat hingga lima produk PSAT yang terdaftar setiap tahun, dan lebih baik lagi bila melebihi angka tersebut.

Saptono juga menekankan pentingnya pengawasan konsisten, baik sebelum produk beredar maupun setelahnya, agar standar keamanan pangan tetap terjaga.

Pemerintah kabupaten/kota memiliki posisi strategis sebagai ujung tombak pengawasan keamanan pangan, sehingga kegiatan pembinaan harus rutin, bukan hanya saat muncul masalah.

Selain fokus pada registrasi, DPKP Kalsel terus memperkuat Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD). Kabupaten Banjar, Kota Banjarmasin, dan Kota Banjarbaru sudah mengikuti proses penilaian dan menunggu hasil sidang pleno pusat; diharapkan tahun depan semua kabupaten/kota dapat bersertifikasi.

OKKPD Provinsi Kalimantan Selatan yang berada di bawah DPKP Kalsel berhasil meraih nilai A, menjadi contoh motivasi bagi daerah lain untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keamanan pangan.

Penguatan pengawasan ini juga mendukung program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG). Karena program tersebut menyalurkan pangan kepada anak‑anak, keamanan bahan makanan menjadi prioritas demi generasi emas 2045, bukan generasi cemas.

Walaupun pembagian wewenang dalam pengawasan MBG terus berkembang, pemerintah daerah tetap memikul tanggung jawab moral memastikan pangan yang beredar aman untuk dikonsumsi.

DPKP juga meminta kabupaten/kota terus berkoordinasi dengan Satgas Pangan dalam mengawasi distribusi komoditas, terutama beras, agar mutu dan peredaran tetap sesuai ketentuan.

Melalui sosialisasi ini, DPKP Kalsel berharap pemerintah daerah tidak hanya memahami mekanisme registrasi PSAT PDUK, tetapi juga mampu mengimplementasikannya secara aktif melalui pembinaan, pendampingan, dan pengawasan berkelanjutan di lapangan.

administrator

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *