Bauntungbanua.id, Kalimantan Selatan – Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menekankan bahwa tata kelola keuangan negara di sektor publik harus melampaui pendekatan administratif yang berfokus pada angka-angka pertanggungjawaban. Ia menegaskan bahwa akuntabilitas tidak cukup berhenti pada capaian di atas kertas, melainkan harus menghadirkan manfaat nyata yang dapat dirasakan masyarakat dan menopang keberlanjutan pembangunan nasional.
Hal ini disampaikan dalam Public Sector Governance Summit (PSGS) yang diadakan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) di Jakarta. Yassierli juga mengapresiasi kontribusi para akuntan yang mengawal tata kelola keuangan di sektor publik dan swasta, serta mendorong IAI untuk memperkuat integrasi prinsip keberlanjutan dalam perumusan kebijakan dan praktik pengelolaan keuangan negara.

Menurut Yassierli, pendekatan ini sangat relevan dengan sektor ketenagakerjaan yang mencakup ruang lingkup luas dan bersentuhan langsung dengan berbagai aspek pembangunan. Ia menyoroti bahwa Kementerian Ketenagakerjaan mengelola angkatan kerja besar, mencapai 155 juta orang, dan berkomitmen menjadikan internal kementerian sebagai contoh penerapan kerangka kerja Environmental, Social, and Governance (ESG).
Langkah ini sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan arahan Presiden yang menempatkan peningkatan produktivitas serta perluasan kesempatan kerja sebagai agenda prioritas. Namun, Indonesia masih menghadapi tantangan mendasar di bidang ketenagakerjaan, seperti tingkat pengangguran yang relatif tinggi dan rendahnya tingkat pendidikan angkatan kerja.
Sebagai respons, Kementerian Ketenagakerjaan mulai menerapkan Sustainability Report yang mengacu pada standar Global Reporting Initiative (GRI), dengan fokus pada tiga pilar utama: lingkungan, sosial, dan tata kelola. Berbagai inisiatif diarahkan pada efisiensi energi, pengurangan penggunaan plastik, serta pemanfaatan sistem smart building, serta penguatan lingkungan kerja yang lebih inklusif dan ramah bagi penyandang disabilitas.
Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Budi Prijono menambahkan bahwa audit sektor publik harus mampu mendorong perbaikan tata kelola serta menciptakan manfaat nyata bagi masyarakat. Ia menegaskan bahwa pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan menjadi landasan untuk menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas.


