Bauntungbanua.id, Kalimantan Selatan – Provinsi Kalimantan Selatan mempersiapkan diri menghadapi musim kemarau yang diperkirakan mencapai puncaknya pada Juli hingga September 2026. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan telah meningkatkan kesiapsiagaan untuk menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan menyiapkan posko siaga, logistik, dan safe house.
Kepala Bidang Penanganan Bencana Sosial, Achmadi, mengatakan bahwa kesiapsiagaan ini dilakukan setelah mengikuti Apel Gelar Pasukan Siaga Karhutla dan rapat koordinasi penanganan karhutla yang dipimpin oleh Gubernur Kalimantan Selatan. Posko Siaga Bencana telah didirikan di Kantor Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru, dengan ketersediaan logistik dan dukungan dari kantong-kantong logistik di seluruh kabupaten dan kota.

Personel Taruna Siaga Bencana (Tagana) juga telah disiapkan, bersama dengan peralatan, kendaraan operasional, dan sarana pendukung lainnya. Dalam beberapa hari terakhir, personel Tagana telah melakukan pemadaman dan pembasahan lahan yang terbakar di kawasan Jalan Palam, Banjarbaru.

Dinas Sosial juga melakukan survei bersama BPBD, Manggala Agni, Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan II, dan Tagana di sejumlah embung dan sumber air. Hasil survei menunjukkan penurunan debit air yang signifikan, serta rekahan tanah di lahan gambut yang meningkatkan potensi kebakaran hutan dan lahan.

Safe house atau rumah aman juga telah disiapkan di Aula Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan untuk melindungi masyarakat yang terkena bencana asap. Fasilitas ini akan dikelola bersama dengan Dinas Kesehatan untuk melayani kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, ibu hamil, dan penyandang penyakit ISPA dan asma.
Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan berharap agar kondisi tidak separah tahun 2015 maupun 2019, namun kesiapsiagaan tetap dilakukan. Personel Tagana dan Pelopor Perdamaian siaga selama 24 jam untuk menghadapi kemungkinan terjadinya bencana.
Wilayah Kalimantan Selatan telah mengalami hari tanpa hujan, sehingga Dinas Sosial mengimbau seluruh Dinas Sosial kabupaten/kota untuk membentuk posko siaga dan melibatkan unsur Tagana, Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), dan relawan sosial lainnya sesuai kondisi dan kebutuhan di daerah masing-masing.


