Bauntungbanua.id, Kalimantan Selatan – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memperkuat pelindungan hak pekerja terkait pengaturan manfaat dana pensiun dan hak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, serta uang penggantian hak.

Putusan MK ini merupakan hasil pengujian materiil beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Sekretaris Jenderal Kemnaker, Cris Kuntadi, menyatakan bahwa putusan ini memberikan kepastian hukum bagi pelaksanaan ketentuan mengenai dana pensiun dan memperkuat pelindungan hak pekerja.

Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak merupakan hak normatif pekerja yang wajib dibayarkan oleh pengusaha jika terjadi pemutusan hubungan kerja, termasuk karena pekerja memasuki masa pensiun.

Putusan ini juga menekankan bahwa manfaat dana pensiun tidak dapat menggantikan hak pekerja atas pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak. Program dana pensiun bersifat sukarela dan memberikan manfaat tambahan bagi pekerja, sementara hak-hak normatif tersebut tetap wajib dipenuhi sesuai ketentuan hukum ketenagakerjaan.

Cris Kuntadi menyatakan bahwa putusan ini menjadi rujukan penting bagi Kemnaker dalam memperkuat pelindungan pekerja dan memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan ketentuan mengenai dana pensiun. Kemnaker berkomitmen untuk terus mengawal pelaksanaan kebijakan ketenagakerjaan agar selaras dengan amanat konstitusi dan putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga pelindungan terhadap pekerja semakin kuat serta hubungan industrial di Indonesia semakin harmonis, produktif, dan berkeadilan.

administrator

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *