Bauntungbanua.id, Kalimantan Selatan – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kembali menegaskan komitmennya membangun pemerintahan bersih dengan menyiapkan 152 calon penyuluh antikorupsi melalui bimbingan teknis yang berlangsung selama empat hari, 25‑28 Agustus 2026, di Banjarbaru.
Kegiatan yang bertemakan “Bersinergi Membangun Zona Integritas Mewujudkan Kalsel Bebas dari Korupsi” ini melibatkan perwakilan dari Inspektorat 13 kabupaten/kota serta pejabat SKPD Provinsi, dan diselenggarakan bekerjasama antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Inspektorat Provinsi Kalsel, serta Universitas Lambung Mangkurat.

Sekretaris Daerah Kalsel, Muhammad Syarifuddin, melalui Inspektur Provinsi Akhmad Fydayeen, menjelaskan bahwa program ini menjawab arahan Gubernur H. Muhidin dan Wakil Gubernur Hasnuryadi Sulaiman untuk memperkuat jaringan penyuluh antikorupsi di seluruh SKPD.
Menurut Fydayeen, semua peserta diharapkan menyelesaikan rangkaian pelatihan dan memperoleh sertifikasi penyuluh antikorupsi, yang nantinya akan berperan sebagai agen perubahan di masing‑masing unit kerja.

Target jangka panjang Pemprov Kalsel adalah menambah jumlah penyuluh hingga sekitar 500 orang, sebagai langkah strategis memperluas edukasi dan pencegahan korupsi baik di pemerintahan maupun masyarakat.
Dalam sambutannya, Sekda menekankan bahwa korupsi bukan hanya merugikan materi, tetapi juga menggerogoti kepercayaan publik. Oleh karena itu, selain pengawasan, pembangunan budaya integritas menjadi kunci utama.

Peserta Bimtek menerima materi mulai dari dasar antikorupsi, aktualisasi integritas, manajemen penyuluhan, hingga praktik lapangan, dengan harapan ilmu yang didapat dapat disebarluaskan secara efektif.
Inspektorat Provinsi Kalsel juga sedang mengembangkan sistem manajemen antisuap, sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola bersih.
Ketua Forum Aksi Penyuluh Antikorupsi (APIK) Kalimantan Selatan, Muhammad Mujiburrakhman, mengapresiasi inisiatif Pemprov dan menyatakan harapannya semua 152 peserta akan menjadi penyuluh yang solid, menambah kekuatan gerakan antikorupsi di provinsi ini.


