Bauntungbanua.id, Kalimantan Selatan – Media Center Provinsi Kalimantan Selatan – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi Kalimantan Selatan terus berupaya memperkuat keamanan data penduduk, salah satunya dengan menggelar audit internal Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) di Kabupaten Tabalong.

Audit tersebut berlangsung selama tiga hari, mulai Rabu 26 Agustus hingga Jumat 28 Agustus 2026, dengan fokus menilai sejauh mana pengelolaan data penduduk di tingkat kabupaten sudah sesuai dengan standar keamanan informasi.

Kepala Disdukcapil Provinsi Kalimantan Selatan, Dewi Fuziarti, menekankan bahwa data kependudukan adalah aset penting yang harus dijaga kerahasiaannya, integritasnya, dan ketepatannya sesuai peraturan yang berlaku.

Menurutnya, penguatan sistem keamanan informasi tidak hanya soal teknologi, melainkan juga mencakup tata kelola, sumber daya manusia, prosedur operasional, dan kepatuhan terhadap standar yang telah ditetapkan.

Audit internal SMKI ini merupakan bagian dari upaya Disdukcapil Kalsel untuk memastikan setiap daerah memiliki mekanisme pengelolaan keamanan yang memadai serta dapat mengidentifikasi risiko yang masih perlu diperbaiki.

“Melalui audit ini kami ingin melihat apa yang sudah berjalan baik dan bagian mana yang masih perlu perbaikan, sehingga temuan dapat dijadikan dasar tindakan korektif dan peningkatan kualitas pengamanan data,” ujar Dewi.

Tim audit dipimpin oleh Diyah Indirasari, Kepala Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data, yang bersama auditor lainnya menilai berbagai aspek kritis, mulai dari tata kelola infrastruktur TI, keandalan server Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), prosedur akses data, manajemen risiko, hingga kepatuhan terhadap SOP keamanan informasi.

Penilaian dilakukan tidak hanya lewat telaah dokumen, tetapi juga inspeksi lapangan: memeriksa dokumen kepatuhan teknis, mengamati ruang server serta jaringan, dan mewawancarai pejabat struktural serta pengelola sistem di Disdukcapil Tabalong.

Diyah menjelaskan bahwa audit menilai keseluruhan proses pengelolaan informasi—siapa yang berwenang mengakses data, bagaimana risiko dikelola, dan sejauh mana SOP dijalankan di lapangan.

SMKI yang diadopsi mengacu pada standar ISO/IEC 27001, yang menekankan pendekatan sistematis untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi.

Bagi Disdukcapil, penerapan standar keamanan ini menjadi semakin krusial karena layanan administrasi kependudukan kini sangat bergantung pada sistem digital dan mengelola data pribadi dalam jumlah besar.

Penguatan keamanan informasi harus bersifat berkelanjutan; setiap temuan audit perlu ditindaklanjuti agar dapat memberi dampak nyata pada kualitas pelayanan.

“Kami berharap rekomendasi hasil audit cepat diimplementasikan oleh Disdukcapil Tabalong. Tujuannya bukan sekadar memenuhi standar, melainkan memastikan masyarakat mendapatkan layanan administrasi kependudukan yang aman, cepat, dan terpercaya,” tutup Dewi.

Dengan langkah ini Disdukcapil Provinsi Kalsel berharap keamanan informasi di Tabalong semakin kuat, sekaligus meminimalkan risiko kebocoran atau penyalahgunaan data pribadi warga.

administrator

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *